Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Konflik kepentingan dalam masa perhelatan Politik tentunya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat, sebab dalam Prosesnya semua orang memiliki kepentingan dan tujuan saat mendukung Kandidat atau pasangan Calon tertentu.
Olehnya,tidak jarang saat Pilkada telah usai di langsungkan, akan tetapi masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang belum bisa menerima hasil tersebut, hingga tidak jarang mereka kemudian memilih menjadi pihak-pihak yang menyerang pemimpin yang telah terpilih.
Merespon fenomena tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mengajak seluruh komponen masyarakat dan kepala daerah di Maluku untuk meninggalkan dendam politik pasca-pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurutnya, proses Pilkada telah usai dan sudah semestinya tidak perlu ada lagi yang namanya dendam, karena semua itu sama sekali tidak ada gunanya. kini dendam harus dijadikan formula baru untuk fokus bekerja demi kepentingan rakyat. demikian penegasan Anos Yermias di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, pada Kamis (13/3),
Menurutnya, masa kontestasi politik telah usai dan saat ini adalah waktu untuk melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik yang timbul pada saat Pilkada kemarin.
“Kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten dan kota di Maluku, jangan ada lagi dendam-dendam politik karena Pilkada sudah selesai. Sekarang waktunya bekerja untuk rakyat,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Anos juga menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Sebab Hendrik Lewerissa dan Abdulah Vanat kini adalah gubernur bagi seluruh rakyat Maluku, bukan lagi milik tim sukses atau kelompok tertentu.
“Saya setuju dengan pernyataan Pak Gubernur. Harapannya, seluruh daerah di Maluku juga seperti itu. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa di anak tiri kan karena pilihan politiknya di Pilkada lalu,” katanya.
Sebab kata Anos, kami masih menemukan fakta bahwa banyak keluhan dari masyarakat mengenai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di desa-desa yang diduga tidak merata karena faktor politis.
“Ada desa yang diduga orang-orang yang mendukung pasangan tertentu tidak mendapatkan BLT. Ini menjadi masalah yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Ia pun mengimbau para kepala daerah yang terpilih agar benar-benar menjadi pelayan masyarakat tanpa diskriminasi.
“Kepada teman-teman yang sudah jadi bupati, layanilah masyarakat. Semua kita terpanggil untuk melayani. Tinggalkan dendam politik waktu Pilkada. Saatnya bekerja untuk rakyat,” tegas Anos (BN-03)
