Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Persoalan kehadiran Raja Definitif pada sejumlah Negeri di Kota Ambon, masih menjadi polemik dan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi Pemerintah Kota Ambon.
Sejumlah polemik yang sering terjadi di masyarakat Negeri Adat, telah menjadi dasar terjadinya problem yang kemudian berdampak langsung pada kehadiran Raja Definitif pada Negeri – Negeri tersebut.
Tercatat terdapat sebanyak kurang lebih Delapan Negeri, yang hingga kini belum memiliki Pemerintahan Adat yang Definitif, (Raja Definitif) seperti; Batu Merah, Seilale, Amahusu, Passo, Tawiri, Rumah Tiga, Hative Besar, Urimesing, dan Negeri Naku.
Menyikapi hal tersebut, Komisi I DPRD Kota Ambon berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kota Ambon, guna menghadirkan Pemerintahan Raja Definitif pada Negeri-Negeri tersebut.
salah satu Negeri yang kemudian menjadi salah satu prioritas Komisi I DPRD Kota Ambon, dalam hal menghasilkan Raja Definitif di Kota Ambo adalah Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Hal tersebut di sampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu, S.H. kepada Media Bedahnusantara.com di Ambon.
Menurut Taihuttu, selama ini telah sejumlah upaya di lakukan oleh Pemerintah Kota Ambon, guna menghadirkan Pemerintahan Raja Definitif di Negeri Seilale, akan tetapi persoalan di Negeri tersebut belum juga mampu terselesaikan.
Oleh sebab itu, Lanjutnya, sebagai Wakil Rakyat dan selaku mitra kerja Pemerintah Kota Ambon kami Komisi I DPRD Kota Ambon berencana akan melakukan hering dan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait persoalan Negeri Seilale, agar permasalahan kehadiran Pemerintahan Definitif pada Negeri tersebut dapat segera terwujud.
” Komitmen kami sudah jelas, kami selaku Wakil Rakyat kami berkepentingan untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat Kota Ambon, terkhususnya dalam hal kehadiran Pemerintahan Definitif pada semua Negeri Adat yang ada di Kota Ambon. Selain itu selaku mitra kerja Pemerintah Kota Ambon, DPRD Kota Ambon terkhususnya Komisi I, berkewajiban membantu Pemerintah Kota Ambon guna mewujudkan harapan masyarakat terkhususnya masyarakat adat Negeri Seilale, terkait kehadiran Raja Definitif,” Ungkap Taihuttu.
Ketika di tanya kapan pelaksanaan Hering dan kegiatan jajak pendapat itu akan terlaksana, Taihuttu menjelaskan: prosesnya akan kami agendakan pada Hari Selasa 07 November 2023 nanti.
” Kami berencana melakukan jajak pendapat atau hering bersama Masyarakat Adat Negeri Seilale pada Selasa 07 November 2023, dan dalam prosesnya nanti kami akan mengundang Mata Rumah Parenta Loppies dan Mata Rumah Kailola, pihak Saniri Negeri Seilale, Penjabat Raja Seilale, dan sejumlah pihak lainnya yang berkaitan dengan persoalan kehadiran Pemerintah Definitif di Negeri Seilale,” Terang Taihuttu.
Tahittu menegaskan, langkah ini di ambil oleh Komisi I DPRD Kota Ambon, guna menemukan duduk persoalan utama dan alasan yang menjadi penyebab sehingga sampai hari ini Negeri Adat Seilale belum juga memiliki Pemerintahan yang Definitif.
” Langkah ini bertujuan agar kami dapat menemukan akar persoalan yang menjadi penyebab utama, mengapa hingga hari ini Negeri Seilale belum juga memiliki Raja Definitif,” Ungkap Taihuttu.
Selain itu, Dirinya menambahkan, “kehadiran Raja Definitif atau Pemerintahan Definitif pada Negeri Seilale, tentunya akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat yang ada di Negeri tersebut, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan dan berbagai kebijakan yang nantinya akan memberikan Kesejahteraan bagi Negeri dan Masyarakat Seilale,” Tandas Taihuttu.(BN-07)
