Komisi II DPRD Maluku Soroti Kinerja Empat OPD, Percepatan Program 2026 Jadi Perhatian

IMG 20261104 WA0001

Editor: Redaksi 

Ambon, Bedahnusantara.com: Komisi II DPRD Provinsi Maluku mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2026. Evaluasi tahap pertama terhadap empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun percepatan sejumlah kegiatan tetap menjadi perhatian menjelang penutupan tahun anggaran.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Suanti Jhon Laipeny, mengatakan hasil evaluasi sementara memperlihatkan sebagian besar program yang telah direncanakan pemerintah daerah mulai direalisasikan oleh masing-masing OPD.

Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat OPD, yakni Dinas Sumber Daya Manusia (SDM), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian, bertempat di ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Selasa (3/11/2026).

Iklan Bedah Nusantara 1
Iklan Bedah Nusantara 2
Iklan Bedah Nusantara 3

advertisement ★

Laipeny menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh program yang dibiayai melalui APBD Tahun 2026 berjalan sesuai target dan perencanaan.

Menurutnya, evaluasi menjelang akhir tahun sangat penting karena waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas. DPRD perlu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pekerjaan, tingkat realisasi program, hingga penyerapan anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

“Dalam evaluasi tahap pertama ini, kita ingin mengetahui program mana yang sudah berjalan, bagaimana realisasinya, apa saja yang belum terlaksana, serta berapa anggaran yang masih tersisa,” jelasnya.

Ia menegaskan, pengawasan tersebut bukan sekadar melihat laporan administratif OPD, tetapi juga mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian program.

Dengan mengetahui persoalan sejak dini, masing-masing OPD diharapkan dapat segera mengambil langkah pembenahan, sehingga kegiatan yang belum berjalan maksimal masih memiliki kesempatan untuk dipercepat sebelum batas akhir tahun anggaran.

Dari hasil pemaparan empat OPD, Laipeny mengaku cukup optimistis terhadap perkembangan pelaksanaan program. Sejumlah kegiatan prioritas pemerintah daerah, termasuk program yang diperjuangkan melalui aspirasi DPRD, dilaporkan telah berjalan.

“Rata-rata mereka sudah siap dan banyak program yang memang sudah berjalan. Dari presentasi yang disampaikan, progresnya cukup positif, termasuk program prioritas pemerintah daerah maupun kegiatan yang diusulkan DPRD,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian sementara tersebut tidak membuat OPD berpuas diri. Seluruh pimpinan perangkat daerah diminta tetap menjaga konsistensi pelaksanaan program dan tidak memperlambat pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

Laipeny juga belum bersedia menyampaikan persentase capaian secara terperinci untuk masing-masing OPD. Sebab, evaluasi masih berlangsung dan hasil pelaksanaan program maupun penyerapan anggaran masih dapat berubah hingga Desember mendatang.

“Kita masih mempunyai waktu sekitar dua bulan. Karena itu, belum bisa disampaikan secara detail capaian masing-masing OPD. Yang jelas, perkembangan sementara cukup positif dan pemerintah daerah masih terus bekerja menyelesaikan program-programnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penggunaan APBD tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah.

Komisi II, lanjut Laipeny, akan meneruskan evaluasi terhadap OPD lainnya dalam agenda pengawasan berikutnya. Langkah tersebut dilakukan agar DPRD memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja seluruh perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi II.

Ia berharap, melalui pengawasan berkelanjutan, seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja, mempercepat penyelesaian kegiatan, serta memastikan anggaran Tahun 2026 digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Harapan kami, seluruh program yang sudah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik. Jangan hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi pastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Laipeny. (BN Grace)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan