Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), dr. Budi Wiweko, menyoroti belum meratanya distribusi tenaga dokter serta masih terbatasnya ketersediaan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG) di Provinsi Maluku.
Persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pelayanan kesehatan ibu dan perempuan di wilayah kepulauan.
Hal itu disampaikan dr. Budi Wiweko saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan Pengurus POGI Wilayah Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 20 hingga 30 puskesmas di Provinsi Maluku yang mengalami kekurangan tenaga dokter.
Padahal, Maluku telah memiliki empat fakultas kedokteran yang setiap tahun menghasilkan lulusan dokter umum. Namun, persoalan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan para lulusan tersebut dapat terserap dan ditempatkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
“Persoalan besar yang masih kita hadapi di Provinsi Maluku adalah distribusi tenaga dokter. Kita memiliki empat fakultas kedokteran yang setiap tahun menghasilkan lulusan dokter umum, tetapi penyerapan dan distribusinya masih menjadi persoalan,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah bersama organisasi profesi kedokteran agar kebutuhan tenaga medis di seluruh wilayah Maluku dapat terpenuhi secara bertahap.
Tidak hanya dokter umum, Budi juga menyoroti kekurangan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Ia menyebutkan, terdapat sekitar empat hingga lima rumah sakit di Maluku yang hingga kini belum memiliki dokter spesialis kandungan.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, serta wilayah Banda dan sekitarnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama, khususnya POGI sebagai organisasi profesi yang memiliki kompetensi dan peran strategis dalam mendukung pemerataan pelayanan kesehatan perempuan.
“Kita berharap rumah sakit yang belum memiliki dokter spesialis dapat dikonsolidasikan secara internal. Teman-teman dokter spesialis juga diharapkan proaktif untuk mengambil bagian melalui mekanisme penugasan yang berlaku,” ujarnya.
Budi juga mendorong agar kebijakan pemerintah terkait penugasan dokter spesialis dapat dimaksimalkan sebagai salah satu solusi mempercepat pemerataan tenaga kesehatan di wilayah Maluku.
Ia mencontohkan, upaya penempatan dokter spesialis di sejumlah daerah telah dilakukan, termasuk adanya dokter spesialis anak yang diperbantukan untuk mengabdi di rumah sakit daerah.
Selain persoalan distribusi dokter, Budi mengapresiasi perkembangan pendidikan dokter spesialis di Maluku Tenggara. Menurutnya, pembukaan program pendidikan dokter spesialis menjadi langkah positif untuk menjawab kebutuhan tenaga spesialis di daerah.
Meski pelaksanaannya masih terbatas, ia berharap keterlibatan organisasi profesi, termasuk POGI, dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak tenaga dokter spesialis yang dapat dihasilkan dan mengabdi di Maluku.
Di sisi lain, Budi mengingatkan bahwa pelantikan pengurus POGI Wilayah Maluku bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanah besar untuk memperkuat organisasi dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ia berharap pengurus yang baru dilantik tidak hanya berfokus pada kegiatan internal organisasi, tetapi juga mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan kesehatan.
Menurutnya, organisasi profesi harus menjalankan fungsi menjaga etika, meningkatkan kompetensi, memperjuangkan kepentingan anggota, serta menjadi mitra aktif pemerintah dalam merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan.
“POGI harus mampu menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan perempuan dan kesehatan reproduksi,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Budi juga memaparkan kondisi konsolidasi organisasi POGI di Maluku. Dari 11 kabupaten/kota, saat ini terdapat 10 cabang, dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual masih berada dalam satu ikatan cabang.
Ia menyebutkan, dalam periode kepengurusan sebelumnya telah dilakukan pemekaran dua cabang sehingga dapat berdiri sendiri. Namun, masih terdapat dua cabang yang perlu segera melakukan restrukturisasi dan musyawarah cabang.
Budi berharap konsolidasi organisasi dapat terus diperkuat agar POGI Wilayah Maluku semakin solid, profesional, dan mampu menjalankan perannya dalam mendukung pemerataan pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan, tantangan kesehatan di Maluku membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, POGI diharapkan tidak hanya menjadi organisasi profesi bagi anggotanya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperjuangkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku. (BN Grace)
