Sembiring : Pemkot Ambon Terindikasi Peras Pengusaha Lokal Lewat PBB, Walikota Ambon Jangan Diam Saja

Clement Sembiring Kasus OASIS

Ambon, Bedahnusantara.com: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu bagian penting dari sebuah daerah Pemerintahan, sebab dengan adanya Pendapatan tersebut maka Pemerintah Daerah akan dapat membiayai berbagai hal yang bertalian dengan aspek Pemerintahan, dan Pelayanan Publik, termasuk membiayai berbagai program pembangunan.

Oleh sebab itu, demi meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah setiap tahunnya selalu menargetkan peningkatan jumlah penerimaan bagi daerah baik dari sektor Retribusi maupun sektor Pajak.

Bacaan Lainnya

Dan Kota Ambon adalah satu contohnya, Daerah yang hidupnya bergantung total dari sektor jasa dan pajak ini telah melakukan berbagai upaya guna dapat terus meningkatkan penerimaan atau pendapatan asli daerah (PAD) terkhususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan memberikan penetrasi khusus bagi para wajib pajak untuk taat membayar pajak terutama pada Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang kemudian berimplikasi pada semakin meningkatnya nilai atau biaya PBB yang mesti dibayarkan oleh wajib pajak terkhususnya para pengusaha.

Sejumlah pengusaha yang tergabung di bawah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Ambon, telah mengeluhkan sikap dan tindakan dari pihak pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Para pengusaha tersebut mengeluhkan Nilai PBB yang meningkat tiap waktu, tanpa ada penjelasan, sosialisasi, dan bahkan terkesan semena-mena ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon, lewat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang acap kali menyebabkan para pengusaha harus terjerat lehernya karena dibebankan nilai PBB yang besar dan fantastis, tanpa ada kejelasan terkait cara perhitungan dan transparansi nilai juga regulasi yang mengaturnya.

Yang terbaru, pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahkan disinyalir melakukan dugaan tindakan pemerasan terhadap salah satu pengusaha Lokal di Kota Ambon yang menjadi Anggota APINDO yakni; Swalayan OASIS di Jln. A.Y.Patty.

Dugaan tindakan pemerasan ini dilakukan dengan dua proses, yang pertama pada salah satu Objek pajak di Jln. A.Y.Patty, yang mana pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menekankan agar pemilik usaha Swalayan membayarkan Nilai PBB Tahun 2021 sebesar Rp. 12.417.040,- yang kemudian setelah ditelusuri, terdapat berbagai kejanggalan dari cara dan perhitungan hingga nilai PBB tersebut ditetapkan yang diduga sengaja dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menindaklanjuti persoalan tersebut, pihak Swalayan OASIS di Jln. A.Y.Patty. kemudian melakukan komplain secara langsung kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahkan hingga membawa pengacara pribadi Perusahan, yang kemudian pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), melakukan peninjauan ulang dan perbaikan sehingga terdapatlah penetapan nilai PBB yang baru di Tahun 2021 Sebesar Rp.9.897.040,- yang telah disepakati oleh pihak Swalayan OASIS di Jln. A.Y.Patty untuk dibayarkan.

Akan tetapi kemudian ketika akan melakukan pembayaran kewajiban PBB dengan Nilai baru hasil perhitungan dan perbaikan ulang oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihak Swalayan OASIS di Jln. A.Y.Patty, malah disuruh membayar beserta denda Bulan Desember 2021 -2022 yang berjumlah Rp.2.375.289,-.

Clement Sembiring Kasus OASIS 2
Gambar Bukti Pemaksaan Pembayaran Denda PBB Oleh Dispenda Kota Ambon, Padahal Telah Ada Penetapan Nilai PBB Yang Baru Hasil Perbaikan

Padahal untuk diketahui, pada saat ditetapkan dengan Nilai baru maka Wajib pajak harus membayar berdasarkan dengan Nilai baru, tanpa disertai denda, sebab pada saat itu proses perbaikan terhadap nilai yang lama ke pada nilai yang baru sedang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga sang pengusaha merasa sangat terbeban dan terkesan di peras.

” Kan dorang Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), awalnya Nilai PBB Tahun 2021 sebesar Rp. 12.417.040,- akan tetapi karena kami menilai ada yang tidak benar dalam proses perhitungan dan terkesan tidak masuk akal, kami kemudian melakukan komplain dan permintaan perbaikan nilai tersebut, bahkan sampai melibatkan pengacara kami,” Ungkap sumber.

Setelah itu, lanjutnya, pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemudian malakukan perbaikan Nilai PBB Tahun 2021 sebesar Rp. 12.417.040,- tersebut dan terbitlah nilai yang baru Tahun  2021 Sebesar Rp.9.897.040,- yang telah disepakati oleh pihak kami untuk dibayarkan.

” Hanya saja yang menjadi protes kami, kenapa setelah ditetapkan Nilai baru, kami malah dipaksa membayar dengan denda, padahal itu jelas-jelas bukan kesalahan kami dan juga itu murni kesalahan pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dengan seenaknya dan tanpa ada transparansi menetapkan nilai PBB bagi kami sebesar Rp.12.417.040,-. Selain itu, pada saat itu masa proses perhitungan ulang nilai PBB yang baru kan sedang berlangsung, sehingga bagai mana mungkin kami harus membayar denda sebesar Rp.2.375.289,- akibat proses perhitungan ulang berlangsung, yang menjadi akibat dari kesewenang-wenangan dan tanpa transparansi pihak Dispenda telah menetapkan nilai PBB sebesar Rp. 12.417.040,-. sedangkan mestinya kami harus membayar berdasarkan nilai PBB terbaru yang telah ditetapkan yakni sebesar RP.9.897.040,-,” Jelas sang sumber.

Tidak hanya itu saja, Objek usaha kami yang berada di daerah Jln. DR.J. Leimena (Wailela) Kota Ambon, juga mengalami hal yang sama, pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan sengaja menetapkan nilai PBB sebesar Rp.26.217.430,- yang kemudian ketika kami merasa nilainya tidak logis, sehingga kami mengajukan lagi keberatan, sebab hal ini seolah telah menjadi kebiasaan buruk dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), untuk mencari keuntungan yang tidak jujur.

Dan benar saja, tambahnya, pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemudian melakukan perhitungan ulang dan kembali mengeluarkan nilai baru, yang kemudian menjadi Rp.20.761.180,- padahal setelah kami menghitung ulang berdasarkan rumusan yang dipakai oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terdapat sejumlah kejanggalan dan kesengajaan memasukkan sejumlah nilai koefisien yang tidak logis dan rasional serta tidak berdasarkan fakta pada kondisi lapangan yang ada.

” kami coba hitung ulang nilai PBB tersebut, dan terdapat sejumlah kejanggalan bahkan terkesan disengaja untuk memasukkan nilai-nilai yang tidak Valid dan tidak bersesuaian dengan fakta lapangan, yang membuat nilai PBB tersebut tetap tinggi, padahal pada perhitungan kami berdasarkan data yang dikasih oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dari Data Awal ke Data Perubahan terdapat kesalahan perhitungan dan adanya nilai yang tidak logis dan tidak berdasarkan fakta, yang menyebabkan nilai PBB hasil perubahan mestinya Rp.18.904.880,-, akan tetapi ditaruh atau ditetapkan menjadi Rp.20.761.180,- yang berakibat akan selisih sebesar Rp. 1.856.300,-.,” Jelas sumber.

Tidak hanya itu, di luar nilai yang tidak bersesuaian dan tidak Valid ini, terdapat juga koefisien atau nilai lainnya yang sengaja di masukan ke dalam rumusan penilaian, yang tidak bersesuaian dengan kondisi bangunan di lapangan, sehingga hal ini kembali memberikan nilai tambah pada jumlah PBB yang harus kami bayarkan, tetapi pada kenyataannya kondisi di lapangan sama sekali tidak sama.

Hal ini yang kemudian kami protes dengan menyurati pihak Pemerintah Kota Ambon (Walikota Ambon), lewat Asosiasi kami, yakni APINDO. Agar Bapak Walikota Ambon dapat memperhatikan hal-hal semacam ini, serta untuk dapat memperbaiki kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Clement Sembiring Kasus OASIS 3
Gambar Perhitungan PBB Yang Tidak Masuk Akal Oleh Dispenda Kota Ambon, dengan Sejumlah Koefisien Yang Keliru, Namun Diduga Hal Itu Sengaja Dilakukan

” Sebab semua pengusaha telah mengeluh terkait sepak terjang dan kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang terkesan dengan sengaja menaikkan nilai PBB setinggi -tingginya, dan kemudian membuat kami akan tercekik mati, dan menyembah untuk meminta pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat mengurangi nilai tersebut yang sangat memberatkan kami,” Terang sang pengusaha.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Kota Ambon, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) David Clement Sembiring menyatakan kekesalan dan kekecewaannya terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dinilai telah dengan sengaja mencoba mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai moral serta asas kebenaran, lewat cara memeras atau menekan para pengusaha lokal di Kota Ambon untuk membayar PBB yang ternyata setelah ditelusuri nilai kebenarannya tidaklah sama seperti apa yang ditetapkan oleh pihak Pemerintah Kota Ambon, terkhusus Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

” Pihak Pemerintah Kota Ambon, sepertinya terindikasi dengan sengaja mencoba melakukan pemerasan terhadap para pengusaha lokal di Kota Ambon dengan cara yang tidak etis dan bermoral. Lewat penekanan yang tidak patut dan terkesan memaksa, agar para pengusaha lokal membayarkan PBB dengan Nilai yang tidak wajar dan bahkan bermuatan ke tidak benaran,” Ungkap Sembiring.

Kami, Lanjut Sembiring, telah menyurati secara resmi pihak Pj. Walikota Ambon (Bodewin Wattimena), akan tetapi hal itu nampaknya tidak di tanggapi oleh yang bersangkutan (Pj. Walikota Ambon). Padahal apa yang kami sampaikan adalah fakta yang benar dan telah beberapa kali anggota kami di APINDO Kota Ambon, mengalami perbuatan yang sama oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

” Kami, pihak APINDO Kota Ambon, telah menyurati resmi pihak pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Pj. Walikota, dengan maksud memberikan perbaikan atas apa yang menjadi kesalahan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan tetapi tidak di lakukan perbaikan, malah sekarang anggota kami yang menjadi korban akibat perbuatan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Ambon, terkhususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), malah menjadi terlapor pada Kejaksaan Negeri Ambon. Hal ini telah memberikan pembelajaran buruk bagi masyarakat dan pengusaha lokal, bahwa Pihak Pemerintah Kota Ambon terkesan hanya ingin memeras keringat pengusaha lokal, tanpa memikirkan bagaimana sulitnya pengusaha lokal di Kota Ambon berjuang untuk menolong pemerintah dalam berbagai aspek dan sektor, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatan daerah serta menekan laju pengangguran di Kota Ambon dengan membuka sejumlah lapangan pekerjaan baru,” Geram Sembiring.

Dirinya, menyatakan, jika Wali Kota Ambon, masih tetap tidak mau memperhatikan dan menindaklanjuti persoalan ini, termasuk membenahi semua elemen di tubuh birokrasi yang di pimpinnya, maka jangan salahkan kami selaku Asosiasi maupun para pengusaha, untuk nantinya akan ada dalam langkah-langkah tegas lainnya, atas apa yang telah dilakukan kepada para anggota kami, yang sudah sangat jelas bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain (pihak lain). (BN-04)

banner 300600

Pos terkait

Tinggalkan Balasan