 |
| Rony Samloy |
Banyak pemimpin (elite politik dan birokrat) lebih suka memberi contoh, akan tetapi sedikit daripada mereka yang benar-benar menjadi contoh bagi (rakyat) yang dipimpin. –anonym-
Secara global demokrasi lahir dari sebuah proses panjang sebelum kemudian terminologi demokrasi itu secara baku dirumuskan mantan Presiden ke-16 Amerika Serikat (AS), 1861-1865, Abraham Lincoln.
Demokrasi (dari kata ’demos’=rakyat dan ’kratein/kratos’=pemerintahan) adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.’’Apapun yang tidak berdasarkan kehendak dan pilihan rakyat, bukan demokrasi,’’ sambung Lincoln.
Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, menandaskan dalam demokrasi rakyatlah pemegang kekuasan tertinggi. Kesalahan menentukan pilihan politik kepada wakil-wakil rakyat (termasuk presiden, gubernur, bupati dan wali kota dalam sistem pemilihan langsung) adalah bencana bagi rakyat itu sendiri selama 5 tahun atau tahun-tahun selanjutnya.
Masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku, juga diperhadapkan dengan fenomena seperti ini. Salah menjatuhkan pilihan kepada sosok bupati (dan wakil bupati), berarti selama 5 tahun ke depan, MBD akan kembali terpuruk dan berkutat di lembah kemiskinan di tengah kelimpahan sumber daya alam;gas alam cair (LNG) di Blok Masela, minyak dan gas (Migas) di Blok Moa Selatan, Blok Sermata, dan Blok Wetar, emas di Wetar dan Romang, serta kekayaan SDA lainnya di daratan dan lautan.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Kabupaten MBD pada 9 Desember 2015 seyogianya menjadi momentum perenungan (reflektif) mendalam, maju atau terpuruk, sukses atau meratapnya MBD ke depan? Pilkada MBD tidak boleh dimaknai sekadar event politik lima tahunan untuk melahirkan bupati (dan wabup) definitif periodesasi 2015/2020.
Pilkada MBD mesti menjadi medium bagi rakyat untuk membangun kultur politik bermartabat dan humanis yang akan memperkaya khasanah demokrasi lokal, Maluku.
Kultur politik yang dimaksudkan adalah meletakkan spirit (semangat) persaudaraan (orang basudara atau ’Losno’ dalam terminologi bahasa Meher/Kisar), spirit perubahan ke arah lebih baik (bukan merubah menjadi lebih rusak dari keadaan awal), dan spirit memilih pemimpin yang berkarakter dan bermartabat di atas kalakuang (bastel) ’makang puji’ dan carita parlente (kewel), spirit pragmatisme (melihat sosok pemimpin hanya dari isi dompet bukan isi kepala), dan spirit membodohi masyarakat dengan narasi menyesatkan di mana salah satu atau dua kandidat telah memborong habis semua rekomendasi partai politik.
Upaya membodohi masyarakat dengan jamu bualan politik, bahwa calon bupati A atau calon bupati B telah membeli habis seluruh partai adalah pembodohan, penyesatan sekaligus pengingkaran terhadap kultur politik ’’honoli weneweh (hnyolilyeta)’ yang elegan dan bermartabat.
Penyesatan masyarakat dengan politik tipu-tapa (’mulu parlente’) tidak sesuai atau sangat bertentangan dengan budaya politik ’’honoli weneweh (hnyolilyeta)’. Atmosfer politik di MBD relative membutuhkan kultur politik yang elegan dan bermartabat.
Jika wacana politik ini diintersebkan ke dalam pergulatan aktivitas masyarakat MBD, saya optimis pilkada MBD akan melahirkan sosok pemimpin yang diidam-idamkan. Ia bertipikal kalwedo (dari akar semantik (etimologis) dari bahasa Meher disebut ’kale’=tidak ada, tidak suka, tidak neko-neko, tidak pura-pura, tidak rakus/serakah, tidak omong kosong, tidak suka putar bale, dan lain-lain).
Pemimpin bertipikal kalwedo ibarat ’Satrio Piningit’ atau Ratu Adil dalam mitos orang Jawa. Satrio Piningit sebagaimana dimaksud dalam Jangka Tanah Jawa Prabu Sri Jayabaya –R Ng Ronggowarsito digambarkan sebagai sosok serba sempurna.
Keadilan dan kebijaksanaannya bisa diterima semua kalangan. Seperti tersirat pada penjelasan R Ng Ronggowarsito berikutnya: “wadya punggawa sujud sadya, tur padha rena prentahe”. Artinya, rakyat dan para pembesar dengan senang hati menerima segala keputusannya dan tunduk terhadap perintahnya.
Lantas tipikal pemimpin MBD yang berkarakter itu seperti apa? Bahwa jauh sebelum Abraham Lincoln merumuskan istilah demokrasi, ’Leleher Lalapa’ di matarumah Letelay Mareheonno di Yawuru, Wonreli dan matarumah marga Frans di Abusur atau matarumah Erbabley di Letwurung, Babar, telah mematrikan hakikat demokrasi lokal dalam konfigurasi rumahtua (baileo/nakar lapa) masing-masing.
’Demokrasi Leleher Lalapa’ selalu menyerukan ’poho kale (tidak bohong/seng parlente), ’lahar kale’ (tidak suka tipu tapa), ’wudiwawa kale’dan ’koklira kale’ (tidak ingin orang carita-carita tentang sifat kita karena kebaikan kita selama ini). Dalam perspektif (sudut pandang) geospiritualitas MBD, kesepakatan humanis dan populis yang dilahirkan di rumahtua ’mede melay patra luono (lgona)’ membentuk kosmologi ’noho pai’ik rai pakakar’ (Meher)/’nuspaiti rai patatra’ (Luang)/noh paetu raipalcatra (Moa).
Maksudnya kebersamaan yang menyatukan adalah final dan tak dapat diganggu gugat (terminologi ’’Bhineka Tunggal Ika’’). Potong di kuku, rasa di daging. Katong samua orang basudara dari payung sejarah Timor dan Luang.
Mendudukan seorang Tuan Negeri (Orleta atau Letarai) telah lama menjadi narasi demokrasi para tua-tua adat negeri (leleher lalapa) di MBD. Orang Kisar (Meher), misalnya, selalu mengumandangkan filosofi ’namkene’ (yang pas (tidak akan ada yang protes karena jabatan/kursi itu haknya), yang layak (cerdas dan berpengalaman di birokrasi karena konteksnya eksekutif), yang kapabel (yang pegang ulu parang/pedang), yang berkarakter dan yang yahud, yang tidak suka mencuri milik orang lain, yang takut orang lain tersinggung karena kata-kata dan perbuatan kita) dalam mengusung seorang pemuka adat tertinggi di rumahtua.
Kini masyarakat MBD diperhadapkan dengan sejumlah sosok muda yang menyatakan diri ikut bertarung merebut singgasana kekuasaan MBD I dan MBD II. Mereka adalah Simon Moshe Maahury (SMM), Barnabas Nataniel Orno (BNO), Niko Johan Kilikily (NK), Sauloro Chau Petrusz (SCP), Benjamin Oyang Noach (BON), Bastian Petrusz (BP), Ony Septory, Kimdevits Markus (KM), Abraham Erbabley (AE), dan Johanis Letelay (JL).
Siapa pun yang akhirnya memperoleh rekomendasi parpol itu kemudian, tetapi sosok-sosok yang maju bertarung adalah aset MBD yang perlu dihormati, dikawal, dan dibebankan tanggung jawab moril untuk bertarung secara elegan dalam bingkai politik MBD.
Prinsipnya, dinamika politik MBD selalu menghargai perbedaan sebagai kekayaan dan ciptaan Tuhan dan bukan melahirkan ruh perpecahan. Siapa pun yang terpilih adalah kehendak Tuhan Yang Masa Kuasa dan direstui para leluhur MBD. Yang belum terpilih harus mendukung yang terpilih, sebaliknya yang terpilih harus menggandeng yang belum terpilih dalam program konsolidasi politik masyarakat di awal pemerintahan. Tabu (luli) bagi para kandidat untuk saling sikut dan saling membunuh karakter atas nama kepentingan politik.
Bertarung secara fair akan selalu menyajikan kultur politik yang humanis merupakan dambaan seluruh masyarakat MBD di seantero Nusantara. Namun, fakta empirik yang patut disesalkan, ketika para kandidat (bupati dan wabup MBD) akur-akur saja, justru tim sukses bikin ulah, ’laeng lempar muka dengan yang laeng’, padahal masih hubungan kakak dan adik sepupu. Itu dinamika politik yang perlu diapresiasi, tetapi tak perlu dipertahankan.
Kultur politik MBD yang sesungguhnya adalah memilih pemimpin (Letarai, Orleta) yang tidak suka tipu tapa, tidak suka berbohong, tidak suka menusuk dari belakang (ini lakonisasi kisah berdarah Marcus Junius Brutus, seorang pengawal, yang menikam tuannya Julius Caesar (13 Juli 100 SM–15 Maret 44 SM), Pemimpin Militer dan Politikus Romawi terkenal, dari belakang hingga tewas), dan tidak menggunakan sapaan Kalwedo, tetapi tindak tanduknya licik dan tidak menunjukkan kalau pemimpin itu mengakar dari budaya lokal MBD yang mengutamakan sopan santun dan tata karma.
Pemimpin sejati yang dilahirkan dalam kultur politik MBD adalah yang tulus seperti merpati, tetapi tidak melingkari kaki rakyat dengan ekor-ekor politik palsu.Kalimat anekdotnya ’’beta su kasih kalur uang banyak waktu pilkada, jadi kalau beta jadi, beta harus ambel pulang akang lae, seng perlu itu milik rakyat ka bukang yang penting pulang pokok dolo’’.
Pemimpin sejati versi demokrasi MBD adalah yang tetap menjaga sopan santun (etika) dan tata karma (’honoli weneweh’/Meher) dan ’hnyolilyeta’ (Leti, Moa, Lakor). Pemimpin tipikal honoli weneweh adalah yang menghargai keberadaan geneologis mana yang kakak, mana yang adik, mana yang anak, dan mana orangtua.
Memanggil seseorang berdasarkan ’ponolu’ adalah ciri pemimpin bertipikal ’honoli weneweh’ atau ’hnyolilyeta’. Melarang seorang bapak untuk tidak merokok di ruang publik bukan tipikal pemimpin ’berhonoli weneweh’. Sebab, dosa bukan tanggung jawab kolektif, tetapi pertanggungjawaban individu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Naif jika konsep melayani jemaat yang homogen lalu digeneralisasikan untuk melayani rakyat yang heterogen.Jauh panggang dari api.
Pemimpin yang bertipikal kultur MBD adalah pemimpin yang apa adanya, tidak serakah (mengambil hak-hak orang lain, urus seluruh proyek APBD, APBN sampai penunjukkan langsung (PL) di bawah Rp 20 juta tanpa dibagikan kepada yang lain. Ini ibarat seorang suami yang memonopoli harta gono gini seluruh proyek APBN, APBD dan PL tanpa diberikan kepada ’istrinya’, padahal harta gono gini adalah harta bersama yang mesti dibagi secara proporsional), tidak abunawas, tidak berlakon sinterklas politik (mau maju pilkada baru datang bagi-bagi beras dan uang), dan tidak memaksakan kehendaknya berlaku di atas kehendak rakyat.
Kultur politik MBD tidak menjadikan minuman keras sebagai pembuat masalah, tetapi sebaliknya menjadi medium penyelesai masalah, seberat apapun. Celaka jika ada pemimpin MBD yang ingin menghapuskan sopi dari muka bumi MBD.
Fatsun politik yang terbangun dalam bingkai demokrasi lokal MBD kerap membedakannya dengan komunitas lain (out group) karena narasi seperti ini. Karena itu, naïf jika karena beda apresiasi politik maupun warna politik lantas hubungan bertetangga atau hubungan persaudaraan retak dan langgeng karena racun politik bernama provokasi kaum elite politik tidak bertanggungjawab.
Keluarga A tak bisa mengambil air di sumur milik keluarga B karena beda idola politik. Pemimpin bertipikal honoli weneweh (hnyolilyeta) adalah yang tidak hanya doyan mengucapkan ’’kalwedo, ina nara ama syali !’ di depan kantor Bupati MBD di Tiakur dari mulutnya semata, tetapi diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku keseharian.
Sebab, jabatan dan pangkat acapkali merubah kelakuan seseorang pemimpin atau elite politik dan birokrat. Pemimpin berkalwedo adalah tipikal pemimpin (rai, orleta) yang kerap menjadi contoh (teladan) bagi rakyatnya, senantiasa datang membalut luka hati rakyatnya dan peduli teriakan rakyatnya di gubuk-gubuk kedinginan dan terancam roboh di Pulau Lirang hingga Pulau Masela dan dari Pulau Damer hingga Pulau Meatimiarang.
Pemimpin berkalwedo adalah manifestasi sosok elite politik dan birokrat yang mampu menembus lerung-lerung hati rakyatnya yang kini masih berteriak lapar di tengah perampokkan sistematis emas di Pulau Romang dan LNG di Blok Masela. Pilihlah calon bupati (atau wabup) MBD yang bertipikal kalwedo atau pemimpin yang selalu menerapkan fatsun politik lokal ’honoli weneweh (hnyolilyeta)’ dalam tindak tanduknya. Kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten MBD terletak di tangan rakyat MBD. (RONY SAMLOY)
