Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Wakil Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT), Bahtiar Sebayang, menegaskan bahwa Karang Taruna harus dipandang sebagai aset daerah dan mitra strategis pemerintah, bukan sekadar organisasi pelengkap dalam kegiatan seremonial.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Temu Karya Karang Taruna Provinsi Maluku. Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan pengurus Karang Taruna kabupaten/kota, Bahtiar menekankan pentingnya perubahan paradigma terhadap peran organisasi kepemudaan tersebut.
“Kami ingin Karang Taruna dipandang sebagai aset. Sebagai partner strategis pemerintah. Sebagai kawan berpikir dan teman diskusi dalam membangun daerah,” tegasnya.
Menurutnya, Karang Taruna tidak boleh hanya dimanfaatkan saat penyaluran bantuan sosial, kegiatan reses, atau sekadar menjadi tenaga pendukung kegiatan seremonial seperti menyiapkan konsumsi dan memasang spanduk. Ia menegaskan, organisasi ini harus naik kelas dan terlibat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan.
Bahtiar menyampaikan bahwa generasi muda perlu dibiasakan sejak dini memahami tata kelola pemerintahan. Jika tidak dilibatkan sekarang, maka akan sulit melahirkan pemimpin yang memahami persoalan daerah di masa depan.
Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa untuk menjadi mitra strategis, Karang Taruna harus meningkatkan kapasitas dan integritas organisasinya. Kualifikasi kader harus memadai dan tidak boleh membawa kepentingan pribadi dalam ruang-ruang diskusi pembangunan.
“Kalau ingin jadi partner strategis, kualitas dan integritas kita juga harus baik. Tidak bisa kita bicara pembangunan, tapi yang diajukan hanya kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya jejaring nasional bagi Ketua Karang Taruna yang terpilih. Menurutnya, keterbatasan APBD menjadi tantangan besar, terlebih bagi daerah kepulauan seperti Maluku. Bahkan provinsi dengan APBD besar seperti Jawa Timur dan Jawa Barat pun tetap menghadapi keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kepemimpinan Karang Taruna Maluku ke depan harus mampu membangun jaringan di tingkat nasional guna membuka akses program dan kolaborasi yang lebih luas.
Selain itu, Bahtiar juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur organisasi mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan. Menurutnya, kualitas organisasi menjadi kunci agar Karang Taruna benar-benar diperhitungkan.
Ia mengapresiasi upaya caretaker yang berhasil menghidupkan kembali Karang Taruna Maluku yang sebelumnya vakum. Dalam waktu beberapa bulan terakhir, enam kabupaten/kota telah berhasil dibentuk kepengurusannya.
“Ini momentum bersejarah. Gunakan Temu Karya ini untuk konsolidasi dan menyusun program nyata bagi masyarakat Maluku,” tutupnya.
Temu Karya Karang Taruna Provinsi Maluku diharapkan menjadi titik awal kebangkitan organisasi kepemudaan tersebut sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan generasi muda di daerah. (BN Grace)
