Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, S.Sos., kembali memberikan klarifikasi lanjutan terkait video viral di platform TikTok yang menampilkan pertemuannya dengan tiga pendeta di kantornya beberapa hari lalu. Video tersebut memicu opini publik dan menimbulkan anggapan bahwa dirinya melakukan intimidasi serta tindakan pelecehan dalam interaksi tersebut. Saat ditemui wartawan di depan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (26/11/2025), Vanath menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan agar tidak semakin memecah persepsi masyarakat.
Menurut penjelasannya, kedatangan tiga pendeta itu murni dalam rangka penyampaian permohonan bantuan keagamaan serta pengajuan fasilitas kendaraan menuju Pancakarya. Ia menyatakan bahwa pembahasan berlangsung dengan baik dan tanpa adanya tekanan seperti yang dituding. “Tidak ada intimidasi, tidak ada pelecehan. Mereka datang baik-baik, saya menerima dengan baik, dan saya jelaskan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Abdullah Vanath juga menanggapi narasi yang berkembang bahwa penyaluran bantuan kepada gereja, masjid, maupun kegiatan keagamaan dianggap salah dan melanggar aturan. Menurutnya, persepsi tersebut keliru dan perlu diluruskan karena dalam APBD terdapat nomen klatur resmi terkait bantuan sosial yang dapat dialokasikan untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur APBD terdapat tiga komponen anggaran, yakni belanja operasional, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Pada pos bantuan sosial inilah proposal keagamaan selama ini di akomodasi.
“Banyak gereja, masjid, kegiatan sosial lain yang selama ini mengajukan proposal. Jadi ini bukan hal yang haram, ” ujar Vanath menegaskan.
Ia juga menanggapi pihak-pihak yang menggugat kepemimpinannya terkait toleransi. Abdullah Vanath bahkan menyebut dirinya sebagai kepala daerah pertama di Maluku yang memberikan insentif kepada pelayan agama non-Islam. “Jangan ajar saya soal toleransi,” katanya dengan nada tegas.
Dalam pernyataannya, Wakil Gubernur Maluku juga menyinggung kritik akademisi Dr. Nathaniel Elake yang dinilai menafsirkan ucapannya secara berlebihan. Abdullah Vanath menilai pandangan Dr. Elake tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik jika tidak di klarifikasi. Karena itu, ia secara terbuka menyatakan kesiapan nya melakukan debat publik untuk membandingkan argumen dan data.
“Bapak terdidik, jangan tafsirkan pernyataan saya berlebihan. Kalau perlu debat, saya undang. Pilih tempat, saya yang bayar,” tegasnya melalui media.
Vanath berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan ini secara objektif dan tidak menyeretnya menjadi polemik bernuansa provokatif. Ia menegaskan bahwa pertemuan dengan tiga pendeta tersebut murni terkait proposal administratif mengenai bantuan sosial, bukan persoalan Intoleransi seperti yang di viralkan.
“Tolong bedakan kritik dengan provokasi. Kalau mau nilai saya salah, sertakan dasar,” ujarnya menutup pernyataan. (BN Grace)
