Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, angkat suara terkait pernyataan Wakil Gubernur Maluku yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu polemik di ruang pemerintahan daerah. Ia menilai, pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat yang seharusnya menjadi penopang stabilitas pemerintahan.
Saulatu menegaskan, Maluku masih bergelut dengan persoalan mendasar seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan konektivitas antarpulau, serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Di tengah situasi itu, menurutnya, harmonisasi kepemimpinan daerah adalah kunci utama, bukan justru memunculkan kegaduhan politik baru.
“Kita sedang menghadapi persoalan besar yang membutuhkan fokus dan sinergi. Pernyataan Wakil Gubernur justru berpotensi mengganggu stabilitas yang sedang kita bangun,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/11/2025)
Saulatu mengingatkan, pejabat publik harus menjaga tutur kata dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas tarik menarik kepentingan kelompok maupun pribadi. Menurutnya, setiap kepala daerah wajib berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia juga menyikapi berkembangnya ketegangan komunikasi antar-pimpinan daerah. Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan secara internal, bukan dibawa keluar hingga menimbulkan persepsi perpecahan di mata publik.
“Kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan secara baik dan tertutup. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah sedang tidak kompak,” lanjutnya.
Terkait spekulasi bahwa DPRD memiliki keberpihakan dalam polemik tersebut, Saulatu menegaskan sikap lembaganya tetap berdiri pada posisi netral dan mengedepankan fungsi pengawasan. Ia menyatakan DPRD tidak ikut terseret ke dalam tarik menarik kepentingan elit politik.
“Kami menjaga institusi, bukan keberpihakan. Fraksi Demokrat tetap mengambil peran pengawasan secara proporsional agar pemerintahan berjalan stabil,” tegasnya.
Saulatu menambahkan bahwa tahun-tahun ke depan merupakan masa penting dalam pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan kebijakan pinjaman daerah yang masih menuai perdebatan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi gesekan politik yang justru memperlambat progres pembangunan.
“Rakyat sudah cukup terbebani oleh persoalan hidup. Jangan ditambah dengan konflik politik yang tidak perlu. Pemerintah harus tetap solid,” tutupnya. (BN Grace)
