Ambon-Maluku, Bedahnusantara.com: Masalah Pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku, hingga hari ini belumlah menunjukan trend penurunan akan tetapi semakin menunjukan trend kenaikan.
 |
| Palyama: Hasil Survey Terkait Covid-19, Kinerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku Berada Pada Trend Buruk Dalam Opini Publik |
Padahal sejumlah upaya dan sejumlah besar dana dikabarkan telah digelontorkan demi menangani dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Di Provinsi Maluku.
Menyikapi persoalan dan Fenomena tersebut, Steve Palyama selaku Direktur Media Riset Strategi Bedah Nusantara, ketika dikonfirmasi, mengungkapakan bahwa pihaknya memang telah sejak lama melakukan survey dan riset terkait persoalan tersebut.
Lembaga Survey Media Riset Strategi Bedah Nusantara menurut Palyama, telah melakukan survey dan riset guna mengindentifikasi secara langsung di lapangan terhadap kurang lebih tujuh fariabel yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan persoalan pandemi Covid-19 ini.
” Kami telah melakukan Survey dan Riset untuk mengidentifikasi terkait ” Presepsi Masyarakat Terkait Penanganan Pandemi Covid-19 Di Provinsi Maluku”. Dan survey ini kami lakukan pada Sebelas (11) Kabupaten/Kota yang ada di Maluku sejak 15 Agustus s/d 22 Agustus 2020, dengan melibatkan 1200 Responden, menggunakan Metodology Multi Stage Random Sampling, dengan Instrumen Kuisioner, Wawancara Tatap muka dan By Phone, dengan tingkat kepercayaan 95%, dan dengan Margin Of Error sebesar Kurang lebih 5%,” Jelasnya.
Diterangkan Palyama, dalam survey yang dilakukan tersebut, kami melakukan Identifikasi terhadap tujuh Fariabel yang memiliki keterkaitan atau berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan juga presepsi masyarakat, yakni; yang pertama bahwa menurut masyarakat atau publik (Bapak/Ibu/Sdr/I) di Maluku apakah SATGAS COVID-19 Provinsi Maluku sudah bekerja dengan baik?, Yang kedua terkait Apakah Bapak/Ibu/Sdr/I percaya dengan angka pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 yang disampaikan oleh SATGAS COVID-19 Provinsi Maluku ?, yang ketiga Menurut Bapak/Ibu/Sdr/I apakah pengelolaan dana COVID-19 di Provinsi Maluku sudah transparan?, yang keempat Apakah Bapak/Ibu/Sdr/I setuju dengan tidakan pengambilan jenazah COVID-19 secara paksa yang terjadi?.
 |
| Survey Media Riset Strategi Bedah Nusantara |
Disamping itu lanjutnya, kami juga mengukur tiga fariabel lainnya yakni; Menurut Bapak/Ibu/Sdr/I apakah PSBB harus tetap dilanjutkan atau New Normal dengan protokoler yang ketat?, selanjutnya Menurut Bapak/Ibu/Sdr/I apakah program Rapid Test Gratis oleh Pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik ataukah belum?, dan yang terakhir terkait Apakah Bapak/Ibu/Sdr/I pernah mendengar atau mengetahui tentang akan di laksanakan PEMILUKADA di Provinsi Maluku tahun 2020 ?.
Dari hasil survey dan riset yang dilakukan oleh Media Riset Strategi Bedah Nusantara, kami mendapati bahwa; untuk fariabel pertama terkait presepsi publik tentang menurut masyarakat di Maluku apakah SATGAS COVID-19 Provinsi Maluku sudah bekerja dengan baik?, kami mendapati fakta bahwa terdapat sebanyak 29,14% masyarakat yang menyatakan “sudah baik”, dan ada sebanyak 18,62% menyatakan “cukup baik”, sedangkan terdapat sebanyak 41,16% masyarakat menyatakan “buruk” dan sebanyak 11,08% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
” sebanyak 29,14% masyarakat menyatakan “sudah baik” ini berdasarkan hasil riset dan identifikasi kami merupakan masyarakat atau kelompok publik yang berlatar belakang Medis, aparat pemerintah dan atau orang yang memiliki pemahaman tentang medis juga pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 dilapangan (relawan). Walaupun berdasarkan data kami, ada juga orang-orang yang dari kelompok ini, yang menyatakan bahwa kinerja satgas Covid-19 Provinsi Maluku belum baik atau buruk, dengan tentunya disertai berbagai catatan. Selanjutnya ada terdapat juga sebanyak 18,62% masyarakat yang menyatakan bahwa kerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku “Cukup baik” dengan disertai sejumlah catatan, sedangkan disisi lain ada terdapat sebanyak 41,16% masyarakat yang menyatakan kinerja atau kerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku itu “Buruk”. dan berdasarkan Indentifikasi kami, ternyata masyarakat yang menyatakan kerja atau kinerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku ini “buruk”, adalah kelompok orang-orang yang terdampak dari setiap kebijakan, atau keputusan atau kerja-kerja satgas Covid-19, yang dinilai sangat merugikan mereka baik secara Phisikologi maupun dampak sosial. ditambah sebanyak 11,08% masyarakat yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab ” terang Palyama.
 |
| Survey Media Riset Strategi Bedah Nusantara |
Dengan demikian kata Palyama, secara fakta hasil survey kami maka terdapat sebanyak 52,24% masyarakat yang menyatakan kinerja atau kerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku “Buruk”. Walaupun terdapat sebanyak 47,76% masyarakat yang menyatakan “Baik”, akan tetapi dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 18,62% masyarakat yang menyatakan kinerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku “cukup baik”, namun tentunya dengan sejumlah catatan. Sehingga jika dicermati memang selisihnya sangatlah tipis yakni sebanyak 4,48%, akan tetapi hal itu masuk dalam ketegori “buruk”, sehingga perlu menjadi catatan dan bahan evalusai oleh pihak Satgas Covid-19 Provinsi Maluku.
Menurutnya, jika ditanya apakah ada kaitan antara jumlah masyarakat yang menyatakan buruk terkait kinerja atau kerja Satgas Covid1-19 Provinsi Maluku dengan aksi joget-joget sejumlah pimpinan daerah bersama para wakil rakyat di gedung DPRD Provinsi Maluku pada tanggal 19 Agustus yang lalu. ” maka saya perlu menegaskan satu hal penting yakni, bahwa; survey yang kami adakan ini telah jauh-jauh hari dilakukan dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan persoalan aksi joget-joget pada tanggal 19 Agustus yang lalu. Yang kedua adalah bahwa; kami berpendapat berdasarkan data yang ada, peristiwa aksi joget-joget tersebut, bisa dan dapat berpotensi meningkatkan presepsi masyarakat yang menyatakan bahwa kinerja atau kerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku itu ” Buruk”. Sebab hasil data kami memang menunjukan bahwa kinerja atau kerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku dalam kategori ” Buruk” jauh lebih tinggi dari pada kategori ” Baik”,” Jelasnya.
Selanjutnya ungkap Palyama, Untuk Fariabel kedua terkait Apakah Bapak/Ibu/Sdr/I percaya dengan angka pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 yang disampaikan oleh SATGAS COVID-19 Provinsi Maluku?. Kami mendapati fakta bahwa terdapat sebanyak 41,27% Masyarakat menyatakan percaya dengan data jumlah pertumbuhan kasus Covid-19 yang disampaikan oleh satgas Covid-19 Provinsi Maluku, walaupun disisi lain terdapat sebanyak 50,19% masyarakat yang menyatakan tidak percaya dengan jumlah penambahan kasus Covid-19, ditambah dengan sebanyak 8,54% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
” Kami menemukan bahwa sebanyak 41,27% masyarakat yang menyatakan “percaya” dengan jumlah pertumbuhan kasus Covid-19 di Maluku yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, adalah kelompok orang-orang yang berlatar belakang pihak medis, Aparat pemerintah, atau orang yang memiliki pemahaman medis, juga pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 dilapangan (relawan). Yang walaupun lagi-lagi berdasarkan data kami, ada juga orang-orang yang dari kelompok ini, yang menyatakan bahwa mereka tidak percaya dengan penambahan jumlah kasus Covid-19 di Maluku yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Maluku. Tentunya disertai dengan sejumlah alasan dan catatan. Sedangkan dilain sisi terdapat sebanyak 50,19% masyarakat menyatakan “tidak percaya” dengan data penambahan jumlah kasus Covid-19 di Maluku yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Maluku. Dan berdasarkan Indentifikasi kami ternyata masyarakat yang menyatakan ” Tidak percaya” dengan data penambahan jumlah kasus Covid-19 di Maluku yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Maluku ini, adalah kelompok orang-orang yang terdampak dari setiap kebijakan, atau keputusan atau kerja-kerja satgas Covid-19, yang dinilai sangat merugikan mereka baik secara Phisikologi maupun dampak sosial, juga secara ekonomi, ditambah dengan beberapa faktor lain yang menjadi alasannya seperti; tidak adanya transparansi penggunaan anggaran Covid-19 yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, selain itu ada faktor lainnya yang turut menyumbang tingkat ketidak percayaan publik terkait penambahan jumlah kasus Covid-19 di Maluku yakni; pengganggaran dana Covid-19 yang sangat besar tidak menekan jumlah pertumbuhan kasus. Akan tetapi anggaran yang begitu besar seolah-oleh menunjang penambahan jumlah kasus Covid-19 di Maluku, sesuai data yang dilaporkan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Maluku,” tuturnya.
Sehingga tambahnya, secara fakta dari hasil survey kami tersebut, kami menemukan terdapat sebanyak 58,73% masyarakat yang menyatakan ” tidak percaya” dengan data penambahan jumlah kasus Covid-19 di Maluku yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Maluku. Tentunya hal ini disertai dengan sejumlah catatan, sebab walaupun terdapat sebanyak 41,27% masyarakat yang menyatakan percaya dengan data tersebut. Akan tetapi masih terdapat selisih yang cukup besar yakni sebanyak 17,46% masyarakat yang menyatakan tidak percaya dibandingkan dengan yang menyatakan percaya, sehingga hal ini tentunya mesti dan sangat perlu untuk dijadikan bahan evaluasi oleh pihak Satgas Covid-19 Provinsi Maluku.
 |
| Survey Media Riset Strategi Bedah Nusantara |
Ketika ditanya, mengenai peryataan Bupati Maluku Tengah yang mengatakan bahwa; “data kasus Covid-19 di Maluku milik Satgas Covid-19 Provinsi Maluku tidak Valid”. Palyama menyatakan. Semua pihak boleh berpendapat terkait data, soal valid dan tidak valid seperti yang dinyatakan oleh Bupati Maluku Tengah, bagi kami hal tersebut tentunya akan ada tahapan cek and ricek.
” Semua pihak siapaun dia boleh dan silahkan berpendapat terkait data jumlah kasus Covid-19 di Maluku, akan tetapi tentunya hal itu perlu didasarkan pada data pembanding yang juga konkrit atau valid, sehingga tidak menimbulkan prsepsi buruk dimasyarakat. Sehingga jika hari ini ada pernyataan seperti yang dinyatakan oleh Bapak Bupati Maluku Tengah terkait data Kasus Covid-19, saya meyakini tentunya beliau (Bupati Maluku Tengah), memiliki alasan dan juga data penunjang yang kuat untuk nantinya dijadikan pembanding. Olehnya itu jika kemudian beliau berani menyatakan bahwa data kasus Covid-19 milik Satgas Covid-19 Provinsi Maluku tidak valid, tentunya hal itu adalah hak beliau selaku kepala daerah, yang penting tetap ditunjang dengan data pendukung yang juga valid untuk dilakukan cek and ricek, ” Ungakap Palyama.
Lebih lanjut dijelaskan Palyama, untuk Fariabel ketiga yang kami survey terkait Menurut Bapak/Ibu/Sdr/I apakah pengelolaan dana COVID-19 di Provinsi Maluku sudah transparan?.
Kami mendapati fakta bahwa terdapat sebanyak 24,77% masyarakat yang menyatakan ” sudah transparan”, disamping terdapat sebanyak 51,16% masyarakat yang menyatakan “tidak atau belum transparan”, dan sebanyak 20,07% masyarakat menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
” Dari data yang ada, kami menemukan bahwa sebanyak 24,77% masyarakat yang menyatakan pengelolaan dana Covid-19 di Maluku “sudah transparan”, adalah kelompok masyarakat yang berlatar belakang pihak medis, aparat pemerintah, atau pihak-pihak yang mengetahui atau turut terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana tersebut. Yang walaupun berdasarkan data kami terdapat juga masyarakat yang berasal dari kelompok ini, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan Covid-19 di Maluku ” belum atau tidak transparan, yang tentunya disertai dengan sejumlah asalan dan catatan. Sedangkan pada sisi lainnya terdapat sebanyak 51,16% masyarakat menyatakan bahwa pengelolaan dana Covid-19 di Maluku ” belum atau tidak transparan”. Dan kelompok masyarakat ini menyentuh hampir semua latar belakang, sebab seperti yang saya jelaskan diatas, bahwa kelompok masyarakat yang menyatakan pengelolaan dana Covid-19 “belum atau tidak transparan”, ada juga yang berasal dari kelompok masyarakat yang berlatar belakang sama dengan kelompok yang menyatakan ” sudah transparan”. Disamping masih ada sebanyak 20,07% masyarakat yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Dengan demikian kata Palyama, jika kita kemudian melakukan perbandingan, tentunya kita akan menemukan fakta bahwa terdapat 71,23% masyarakat yang menyatakan bahwa pengelolaan dana Covid-19 di Maluku ” belum atau tidak transparan”. yang walaupun terdapat 24,77% masyarakat yang menyatakan sudah transparan, akan tetapi terdapat selisih yang sangat besar antara yang menyatakan ” belum atau tidak transparan” dengan kelompok masyarakat yang menyatakan “sudah transparan” yakni sebesar 46,46%.
” Tentunya fakta ini tidaklah boleh diabaikan dan disepelekan oleh pihak Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, sebab seperti apapun alasannya, selama fakta dimasyarakat belumlah menunjukan bahwa publik menyatakan rasio transparansi pengelolaan dana Covid-19 di Maluku lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan yang tidak transparan. Maka tetap saja hal itu menjadi sebuah presepsi buruk dari kinerja atau kerja Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, terutama dalam hal transparasi pengelolaan dana Covid-19 di Maluku,”.
Mengapa saya katakan demikian, sebab kata Palyama, ada fakta lain atau catatan lainnya yang kami temukan di lapangan dari hasil survey kami ini, bertalian dengan transparansi pengelolaan dana Covid-19 di Maluku, yakni terkait belum terealisasinya program Rapid Test gratis pada setiap rumah sakit yang ada di Provinsi Maluku. walaupun berdasarkan data yang ada, pihak Satgas Covid-19 Provinsi Maluku menyatakan telah menyiapkan sejumlah besar anggaran dana untuk penanggulangan dan juga penyediaan fasilitas medis termasuk alat Rapid Test bagi semua rumah sakit yang ada di Maluku.
” Dan terkait datanya, akan saya sampaikan pada reales selanjutnya untuk kawan-kawan media,”.
“Akhirnya, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa, hasil survey kami ini adalah hasil riset dan identifikasi kami secara langsung kepada publik atau masyarakat, dan tanpa ada maksud untuk mendiskreditkan pihak manapun. Akan tetapi kami berharap lewat data ini, semua pihak termasuk Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, dapat melakukan berbagai langkah evaluasi dan perbaikan, demi pencapaian semua program kerja yang telah dicanangkan. Terkhusus untuk masalah penanganan Covid-19 di Maluku,” Tegas Palyama. (BN-08)
