Ngeljaratan: Penunjukkan Parkir Masa Transisi Sesuai Ketentuan, Semua Kewenangan Itu Ada Pada Kadishub

Ambon, Bedahnusantara.com: Seperti pada pemberitaan sebelumnya di Media Bedahnusantara.com bahwa Aktivitas per-parkiran di Kota Ambon telah menjadi problem yang tidak ada habisnya, sejumlah mekanisme yang disinyalir sarat muatan nepotisme dimainkan dalam prosesnya bahkan melibatkan nama Istri Gubernur Maluku.

Dan bahwa persoalan yang terbaru adalah penanggung jawab penarikan retribusi per-parkiran kota Ambon pada masa transisi dikelola oleh pihak yang diduga Ilegal(tidak berkompeten) atau tidak sesuai dengan kualifikasi.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan hasil Investigasi media Bedahnusantara.com dilapangan, didapati fakta bahwa pihak rekanan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan retribusi per-parkiran ini bukanlah pihak yang memiliki komptensi dan kualifikasi pada bidang tersebut melaikan pihak yang diduga merupakan hasil setingan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon.

Bahkan fakta terbaru yang lebih mencengangkan lagi yakni; bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon, lewat pengakuan kepala Parkir Kota Ambon di Dinas Perhubungan yang bernama Petrus Ngeljeratan mengatakan kepada sejumlah pihak bahwa Perintah pengelolaan parkiran oleh ALHAM VALEO alias AL, itu disampaikan langsung oleh Istri Gubernur Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail kepada yang bersangkutan (Petrus). Dan bahwa Istri Gubernur Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail yang memerintahkannya secara langsung dari Mekah Via Telephone.

Menanggapi pemberitaan tersebut Kepala UPTD. Pengelolah Sapras Teknis Dinas Perhubungan Kota Ambon, Petrus. A. Ngeljaratan kemudian menyampaikan nota pembelaan lewak klarifikasi hak jawabnya yang di kirimkan kepada Media ini via Whasaap, pada tanggal 14 Januari 2023.

Diakuinya, dirinya sebagai staf hanya melakukan segala sesuatu sesuai aturan yang berlaku, apalagi pengelolaan parkir pada masa transisi sudah berjalan sejak tanggal 01 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.

” Berita yang dimuat bahwa pengakuan saya selaku Kepala Parkir yang mengatakan kepada sejumlah pihak adanya arahan langsung dari Ibu Widya Pratiwi Murad Ismail via telp dari Mekah adalah tidak benar, karena sebagai staf hanya menjalankan sesuai aturan yang berlaku, apalagi pengelolaan parkir pada masa transisi sudah berjalan sejak tanggal 1 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon hingga penepatan Pemenang dan penandatangan kontrak Tender Parkir tahun 2023 nantinya, sehingga tidak ada lagi ruang untuk dilakukan intervensi oleh siapapun kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon,” Tegasnya

Dalam penjelasan hank jawabnya, Petrus. A. Ngeljaratan menyatakan bahwa: menyikapi penunjukkan pihak ketiga dalam melakukan penarikan retribusi parkir ditepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon adalah pihak ketiga yang memiliki badan hukum yang salah satu sub bidangnya adalah kegiatan aktivitas parkir di badan jalan (on street parking), dan punya pengalaman dalam mengelolah parkir ditepi jalan umum serta mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 terkait kerjasama dengan pihak ketiga, harus punya kemampuan finansial untuk membiayai kerjasama tersebut.

Dikatakannya, penunjukkan pihak ketiga saat ini yakni CV. Arka Mandiri Sejahtera adalah merupakan hak penuh Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan di atas dan tidak ada intervensi oleh siapapun, apalagi arahan/titipan dari pihak lain.

” Bahwa pemenang tender parkir 2021-2022 yakni CV. Karya Sejahtera tidak ditunjuk untuk melakukan penarikan retribusi parkir pada masa transisi oleh karena CV. Karya Sejahtera melakukan WANPRESTASI sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 07/SP/PPK-KOPP/DISHUB/ KA/III/2022, sehingga dianggap tidak dapat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon,” Ungkapnya.

Bahkan tambahnya,pemberitaan bahwa ALHAM VALEO alias AL yang ditunjuk melakukan pengelolaan parkir pada masa transisi, kontrak kerja dilakukan tanggal 09 Januari 2023 dan pengakuan saya bahwa adanya arahan langsung dari ibu Widya Pratiwi Murad Ismail adalah berita yang tidak benar/hoax.

“Karena faktanya masa transisi pengelolaan parkir tidak dipegang oleh ALHAM VALEO tetapi oleh pihak lain,” (BN-03)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan