Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Gerakan Pemuda Marhaen melakukan aksi protes dan demonstrasi dengan duduki Gedung DPRD Maluku, Guna menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban Kadis PUPR Provinsi Maluku atas dua proyek air bersih milik PUPR Maluku yang mangkrak di lokasi di Tayando, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual.
Meski telah menelan anggaran lebih dari Rp50 miliar akan tetapi hingga kini proyek tersebut tidak dapat di manfaatkan sama sekali oleh masyarakat.
Padahal seperti di ketahui Proyek yang dikerjakan oleh PT Fikri Bangun Persada dengan Anggaran senilai Rp 21 miliar, dan PT Citra Mutiara Abadi senilai lebih dari Rp 31 miliar yang bersumber dari APBD Maluku.
Besarnya dana pembangunan sarana air bersih di wilayah terluar Provinsi Maluku itu, pada prinsipnya adalah untuk membantu masyarakat, akan tetapi alih-alih menyelesaikan pekerjaan, kedua proyek itu kini terbengkalai tanpa kejelasan, menyisakan kekecewaan mendalam di tengah kebutuhan dasar warga yang tak kunjung terpenuhi.
Dalam orasi nya, Koordinator Lapangan II pemuda Marhaen Maluku, Adi Tamsil Kadimas, menduga ada penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan dua proyek tersebut.
Olehnya itu Ia meminta DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi III, segera memanggil kontraktor dan dinas teknis untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara terbuka.
“Kami mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Jangan hanya aktif di dapil nya sendiri, sementara daerah-daerah terjauh seperti Tayando dibiarkan jadi ladang kongkalikong, bahkan bila perlu penegak hukum mesti bersikap atas kasus ini, dengan memeriksa kepala Dinas PUPR Maluku” ujar Adi.
Lebih lanjut ia menekankan pentingnya perhatian serius terhadap wilayah-wilayah yang secara geografis sulit di jangkau, namun justru sering dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dengan dalih pembangunan.
“Bayangkan, anggaran sebesar itu cair sejak April 2024, tapi progres nya di lapangan nol besar. Fungsi DPRD dalam pengawasan dipertanyakan. Jangan sampai kondisi geografis dijadikan alasan untuk melemahkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” beber nya
Selain itu ia mengaku Aksi ini membuka kembali luka lama tentang ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan Tayando, sebagai bagian dari Kota Tual yang berada di wilayah terluar Provinsi Maluku, kerap menjadi simbol dari wilayah yang dilupakan. Di mana miliaran rupiah di gelontorkan, masyarakat berharap solusi nyata, bukan proyek yang hanya tercatat di atas kertas.
Ia juga menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Mereka juga menyerukan agar seluruh proyek di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di audit secara transparan dan independen.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak pembohongan. Masyarakat Tayando berhak atas air bersih, dan berhak tahu kemana uang negara mengalir,” tegas Adi Tamsil mengakhiri orasi nya.
Sementara itu Menanggapi tuntutan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ir. Rimaniar Julindra Hetharia, yang hadir mewakili lembaga nya, menyatakan apresiasi atas aspirasi yang disuarakan para demonstran.
“Komisi III saat ini sedang bertugas di Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun saya pastikan, semua aspirasi ini akan saya sampaikan langsung kepada mereka.
DPRD sebagai representasi rakyat Maluku, terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, serta berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti air bersih,” Tandas Rimaniar (BN-07)
