 |
| Empat Anggota DPD RI Asal Maluku |
Ambon, Bedah Nusantara.com: Empat Wakil Rakyat asal Maluku di DPD RI akhirnya berkomitmen untuk memperkuat peranannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku di tingkat pusat.
Hal ini secara beruntun disampaikan oleh Novita Anakotta, Jhon Pieris, Nono Sampono dan Anna Latuconsina dalam rapat sinkronisasi aspirasi daerah, Senin (12/10) di Ambon.
Novita Anakotta yang duduk pada komite yang membidangi pendidikan itu menyatakan DPD RI berkomitmen untuk memperkuat peran sebagai representasi daerah di Pusat dan sebagai lembaga yang dapat mewujudkan kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara yang adil.
” banyak persoalan pendidikan yang masih menumpuk di maluku, akan tetapi ujng dari perjuangan terhadap berbagai persoalan ini bukan berakhir di DPD. melainkan di DPR RI, sehingga ddengan berbagai bentuk koordinasi. kami akan tetap berusaha mengawal dan menndorong perjuangan seluruh masyrakat maluku,” tegasnya
Untuk menjaga hubungan baik sebagai lembaga yang melaksanakan aspirasi masyarakat maka DPD RI selalu menjalin hubungan-hubungan strategis dengan Pemerintah, terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat secara umum baik di tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, yang kemudian berbagai aspirasi masyarakat tersebut di dengar dan dilaksanakan oleh pemerintah.
Dikalangan umum seringkali banyak pihak mengasumsikan DPD RI sebagai lembaga yang baru terbentuk dan sangat terbatas fungsinya menurut Undang-Undang.
Hal itu di bantah Anakotta karena berbagai langkah yang di ambil DPD RI telah menyelesaikan masalah-masalah bangsa, dan sebagai bukti makin kuatnya posisi DPD RI dan bahkan mampu menjawab tuntutan rakyat terhadap fungsi ideal lembaga legislatif di Pusat hingga kini.
Sementara itu, Nono Sampono dalam paparannya menyentil soal Pembangunan Infrastruktur pendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku yang hingga kini masih sebatas wacana alias masih beretorika. Pasalnya sejumlah sarana prasarana pendukung seperti kelistrikan, pembangunan kepelabuhanan dan kebandaraan masih minim.
Sampono menjelaskan pengembangan LIN Maluku merupakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengupayakan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi wilayah di masa yang akan datang.
Kontribusi ekonomi menurutnya, diperkirakan tidak hanya mempengaruhi percepatan ekonomi untuk tingkat lokal, tetapi diharapkan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan perekonomian nasional.
Selain itu, ada rencana aksi yang ditawarkan untuk mewujudkan Kepulauan Maluku sebagai LIN antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan potensi kelauatan dan perikanan secara lestari peningkatan nilai tambah produksi hasil perikanan serta
pengembangan koridor ekonomi nasional dan kebijakan LIN di Kepulauan Maluku ditetapkan sebagai salah satu sektor basis pada koridor ekonomi Maluku dan Papua.
Sehingga, lanjutnya untuk mendorong dan mengambil langkah-langkah yang lebih sistematis dan terstruktur menuju ke arah format DPD RI yang ideal, Pimpinan DPD RI mengharapkan peran masyarakat, Media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial lainnya, sebagai fungsi kontrol terhadap pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah.
Sampono menegaskan, DPD RI akan terus mangakomodir aspirasi daerah dan mencari solusi penyelesaiannya serta memperkuat apa yang telah dilakukan Pemerintah dan DPR RI.(BN-08)
