Editor: Redaksi
Magelang, Bedahnusantara.com:
Komitmen dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah terus ditunjukkan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Provinsi Maluku. Hal ini terlihat dari keikutsertaan lima pimpinan DPRD asal Maluku dalam kegiatan Retret Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI).
Kegiatan strategis berskala nasional ini berlangsung di kawasan Lembah Tidar, Akademi Militer, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selama lima hari, mulai 15 hingga 19 April 2026. Retret ini diikuti oleh ratusan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kepemimpinan daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional.
Adapun lima pimpinan DPRD asal Maluku yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut yakni Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun, Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela, Ketua DPRD Kota Tual Aisia Renhoat, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Riche L Anggito, serta Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Risman Sibualamo.
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, dalam keterangannya menegaskan bahwa kegiatan retret yang difasilitasi Lemhannas RI ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, terutama dalam membentuk karakter kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga matang secara ideologis dan nasionalisme.
Menurut Tamaela, penguatan wawasan kebangsaan menjadi aspek utama yang harus dimiliki oleh setiap pimpinan daerah di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Ia menilai, tanpa fondasi kebangsaan yang kuat, arah kebijakan daerah bisa kehilangan keterkaitannya dengan kepentingan nasional.
“Wawasan kebangsaan ini menjadi landasan utama bagi kita sebagai pimpinan daerah. Melalui kegiatan Lemhannas, kita dibekali untuk menjadi pemimpin yang berkarakter negarawan, berintegritas tinggi, memiliki cara pandang global, serta mampu berpikir komprehensif, integral, dan holistik demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Tamaela.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa retret ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dirancang secara sistematis dengan pendekatan pembelajaran yang intensif dan terstruktur. Para peserta mendapatkan berbagai materi penting yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi DPRD, mulai dari penguatan empat konsensus dasar kebangsaan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, hingga peningkatan kapasitas dalam pengawasan dan penganggaran.
Selain itu, peserta juga memperoleh pembekalan khusus terkait integritas dan pencegahan korupsi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Materi ini dinilai sangat relevan dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah.
Tamaela juga menyoroti nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan di lingkungan militer, yakni di Akademi Militer Magelang. Menurutnya, suasana kedisiplinan, ketegasan, serta pola pembinaan yang diterapkan memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta.
“Lingkungan militer memberikan nuansa yang berbeda. Di sini kita dilatih untuk lebih disiplin, tepat waktu, serta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Ini menjadi pengalaman berharga yang dapat kita bawa kembali dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan orang dari seluruh Indonesia, kegiatan ini juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat jejaring antar pimpinan daerah. Pertukaran pengalaman dan gagasan antar daerah dinilai sangat penting dalam mendorong inovasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, Tamaela menegaskan bahwa peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah sangat strategis dalam mengawal jalannya pembangunan, khususnya dalam memastikan program-program nasional dapat diimplementasikan secara optimal di daerah.
“Melalui retret ini, kami semakin memahami posisi dan peran DPRD dalam mendukung agenda besar nasional, termasuk dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Tamaela berharap seluruh ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti retret Lemhannas dapat diimplementasikan secara nyata di daerah masing-masing. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
“Kami berharap apa yang didapatkan di sini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi benar-benar menjadi bekal dalam memperkuat kinerja DPRD di daerah. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (BN Grace)
