Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Mohamad Latif mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi yang dipicu oleh dinamika harga komoditas, distribusi, serta tingginya tarif angkutan udara. Pesan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Muhammad Latif, dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ambon, Senin (24/11/2025).
Dalam paparannya, Latif menjelaskan bahwa inflasi Maluku menghadapi sejumlah tantangan yang tidak bisa disepelekan, terutama karena karakteristik wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada stabilitas distribusi logistik.
Latif mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpotensi mendorong inflasi adalah harga komoditas tertentu yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, khususnya emas perhiasan.
“Tekanan inflasi juga dapat muncul dari harga komoditas yang sifatnya global. Contohnya emas perhiasan, yang harganya meningkat cukup signifikan dan ini tidak bisa dikendalikan di tingkat daerah. Ini berbeda dengan komoditas lain yang bisa kita intervensi melalui berbagai program,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa volatilitas harga emas dipengaruhi kondisi pasar global, sehingga pemerintah daerah harus memperkuat pengendalian harga pada komoditas pangan strategis lain yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat menjelang HBKN.
Selain harga emas, BI Maluku juga menyoroti tarif angkutan udara yang sampai saat ini masih berada pada level tinggi. Kondisi ini, menurut Latif, sangat berdampak pada harga barang di pasar karena sebagian besar distribusi kebutuhan masyarakat di Maluku bergantung pada transportasi udara.
“Tarif angkutan udara masih berada di tingkat yang relatif tinggi dan ini sangat mempengaruhi biaya distribusi barang ke wilayah Maluku. Untuk daerah kepulauan seperti kita, hal ini tentu menambah tekanan pada harga,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat turut memberikan perhatian agar tarif penerbangan tidak menjadi faktor permanen pendorong inflasi di Provinsi Maluku.
Meski menghadapi tantangan, BI Maluku tetap melihat adanya prospek positif. Menurut Latif, sejumlah indikator memberi sinyal bahwa inflasi pada bulan Desember masih dapat dikendalikan.
“Kami tetap memiliki optimisme. Beberapa indikator memberikan keyakinan bahwa insya Allah pada bulan Desember inflasi tidak akan berada pada level yang mengkhawatirkan. Namun tentu dibutuhkan langkah bersama,” tegasnya.
Latif menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi membutuhkan sinergi komprehensif antara BI, pemerintah daerah, Satgas Pangan, aparat hukum, hingga pelaku distribusi.
Ia menyebut beberapa strategi utama, antara lain: Gerakan Pasar Murah di titik-titik dengan potensi kenaikan harga tinggi, Operasi Pasar untuk komoditas seperti beras, telur, bawang merah, dan cabe rawit, Penguatan Pasar Tani untuk memperpendek jalur distribusi dan Sidak rutin ke pasar, gudang distributor, dan agen transportasi.
“Program-program seperti pasar murah dan operasi pasar harus terus diperluas. Kami mendorong kabupaten/kota untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat agar harga yang diterima tetap wajar,” ujar Latif.
Ia mengingatkan bahwa konsistensi pelaksanaan strategi tersebut penting untuk mencegah gejolak harga komoditas strategis yang saat ini mulai menunjukkan lonjakan.
Menurut Latif, salah satu aspek penting yang sering dilupakan adalah pengelolaan ekspektasi masyarakat. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pasokan aman, sehingga tidak terjadi panic buying yang justru memicu kenaikan harga.
“Komunikasi publik sangat penting. Edukasi belanja bijak harus terus dilakukan, agar tidak terjadi kepanikan akibat informasi berlebihan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Latif juga memaparkan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang menunjukkan tren positif pada semester I tahun 2025.
Ia menyebut bahwa terdapat 8 pemerintah daerah berstatus digital dan 4 pemerintah daerah berstatus maju. Peningkatan ini menunjukkan progres signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Namun masih terdapat daerah berstatus “maju” yang perlu di akselerasi menuju kategori “digital”, seperti: Kota Tual, Maluku Tenggara, Buru Selatan, Beberapa kabupaten yang masih berproses.
“Kami melihat ada dua pemerintah daerah yang dalam waktu dekat berpotensi naik kelas menjadi daerah digital. Ini menunjukkan keseriusan pemda dalam memperkuat tata kelola keuangan dan layanan publik,” ujar Latif.
Latif memastikan bahwa BI Maluku akan terus bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh elemen TPID untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi.
“Sinergi adalah kunci. Baik dalam pengendalian inflasi maupun akselerasi digitalisasi layanan pemerintah. Kami siap mendukung penuh,” tutupnya. (BN Grace)
