Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Rombongan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Maluku pada Kamis (20/11/2025). Agenda ini disambut hangat oleh pimpinan dan anggota DPRD Maluku, serta menjadi ruang dialog terbuka terkait pengelolaan anggaran, tata kelola kepulauan, dan penguatan kerja antarlegislatif.
Dalam sesi sambutan dan perkenalan, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Hj. Jemimah Hasanah, S.A., S.P., M.M., tampil mewakili rombongan dan menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat DPRD Provinsi Maluku. Ia memperkenalkan jajaran anggota Banggar dan Banmus yang hadir, termasuk perwakilan dari berbagai fraksi seperti PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PSI, hingga PKN.
Jemimah turut menyinggung pengalaman menarik selama berada di Ambon, termasuk kekayaan budaya, keramahan masyarakat lokal, dan sambutan penuh kekeluargaan dari DPRD Provinsi Maluku.
“Kalau di Jakarta kami sering menerima tamu dari daerah, tapi sambutan di Maluku sangat luar biasa. Tidak hanya hangat, tetapi juga sangat bersahabat. Ini kehormatan bagi kami,” tuturnya.
Dalam pemaparannya, anggota Banggar DKI Jakarta itu juga menjelaskan situasi terkini terkait penyusunan APBD DKI Jakarta Tahun 2026 yang baru saja disahkan. Ia mengungkapkan adanya penurunan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH), namun Pemprov dan DPRD DKI Jakarta tetap berupaya menjaga stabilitas fiskal dengan langkah-langkah optimalisasi.
“Memang tahun ini terjadi penurunan cukup besar pada DBH, tapi kami berusaha menutup kekurangan dengan menggali potensi pendapatan lain, terutama sektor parkir. Kota Jakarta besar, sehingga banyak titik parkir yang selama ini belum tergarap optimal,” jelasnya.
Optimalisasi pajak parkir diproyeksikan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa memperkuat APBD di tengah fluktuasi transfer pusat.
Dalam dialog tersebut, Jemimah juga menyoroti kesamaan tantangan antara Jakarta dan Maluku dalam mengelola wilayah kepulauan. Ia menyebutkan bahwa DKI Jakarta memiliki Kepulauan Seribu yang terdiri dari 111 pulau, dengan jumlah pemilih sekitar 30 ribu, kondisi yang secara karakteristik mirip dengan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku.
“Kepulauan Seribu ini tidak menjadi kabupaten tersendiri, tetapi langsung di bawah Pemprov DKI Jakarta. Jadi kami memahami betul bagaimana tantangan memberikan pelayanan publik di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Dialog tersebut mendapat respon positif dari DPRD Maluku, terutama terkait peluang kerja sama dalam tata kelola wilayah kepulauan, pembangunan berbasis maritim, dan penguatan layanan dasar.
Kunjungan kerja Banggar dan Banmus DKI Jakarta ini dinilai sebagai momentum memperkuat hubungan antarprovinsi. DPRD Maluku menyampaikan harapan agar kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan pengembangan potensi kepulauan, dapat terus berlanjut.
Acara berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, ditutup dengan pertukaran cenderamata, diskusi ringan, dan foto bersama sebagai simbol persahabatan antara dua lembaga legislatif tersebut. (BN Grace)
