Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Sejumlah warga yang tergabung dalam Peduli Mahia/Pemerhati Mahia secara resmi menyampaikan aspirasi dan petisi penolakan terhadap kepemimpinan Kepala Kampung Mahia kepada Komisi I DPRD Kota Ambon. Petisi tersebut diajukan karena warga menilai kepala kampung bersangkutan bersikap arogan, tidak profesional, serta tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan dengan baik.
Perwakilan warga Mahia, Martinus Onisius Van Harling atau yang akrab disapa Nus Van Harling, mengatakan bahwa langkah pengajuan petisi bukan dilakukan secara tiba-tiba, melainkan telah melalui tahapan panjang dan prosedural sesuai mekanisme pemerintahan.
“Petisi ini bukan baru hari ini kami sampaikan. Prosesnya sudah kami tempuh dari tingkat negeri, Saniri Negeri, camat, hingga ke pemerintah kota. Namun sampai hari ini tidak pernah ada penyelesaian yang jelas,” kata Van Harling usai pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Ambon.
Ia menegaskan, kekecewaan warga muncul karena adanya kesan bahwa aspirasi masyarakat Mahia diabaikan oleh pemerintah, baik di tingkat negeri hingga kota.
“Kami merasa seolah-olah pemerintah negeri sampai pemerintah kota kurang peduli. Karena itu kami datang ke DPRD sebagai harapan terakhir,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Van Harling menyampaikan bahwa Komisi I DPRD Kota Ambon merespons aspirasi warga dengan baik dan berencana menindaklanjuti melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari unsur negeri, Saniri, camat, hingga pemerintah kota.
“Komisi I meminta aspirasi kami secara resmi, dan tahapan berikutnya mereka akan melakukan RDP untuk mendengar pendapat semua pihak,” jelasnya.
Petisi yang diajukan secara tegas menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan Kepala Kampung Mahia dan meminta agar yang bersangkutan diberhentikan, demi kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal prinsip. Kami berharap ada perubahan besar di Mahia agar proses pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” tegas Van Harling.
Ia juga menyoroti sikap dan pernyataan kepala kampung saat dilantik, yang menurutnya tidak mencerminkan etika seorang pemimpin. Bahkan, perilaku pribadi kepala kampung dinilai tidak pantas sebagai figur publik dan teladan masyarakat.
“Sebagai kepala kampung, dia adalah public figure. Kalau memang ada kebiasaan yang tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin, itu seharusnya disadari dan diperbaiki. Ini soal wibawa dan tanggung jawab,” katanya.
Van Harling menambahkan bahwa persoalan kepemimpinan ini telah berlangsung cukup lama, sejak Agustus 2020 hingga 2024, dan berulang kali diajukan namun tak kunjung mendapat penyelesaian.
“Makanya kami merasa belum puas dan kecewa, karena kesannya kami ini di abaikanm oleh kepala Desa Edikel de Frete ,” ungkapnya.
Van Harling menyampaikan harapan agar DPRD Kota Ambon, khususnya Komisi I, dapat memberikan rekomendasi atau petunjuk sesuai aturan yang berlaku untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan tegas.
“Kami berharap ada rekomendasi yang jelas. Kalau memang berdasarkan aturan bisa diganti, maka proses itu harus dijalankan. Tujuan kami hanya satu, ada perubahan dan perbaikan bagi Mahia,” tandasnya.
Warga Mahia berharap DPRD Kota Ambon dapat menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi secara maksimal, sehingga aspirasi masyarakat tidak lagi terabaikan dan persoalan kepemimpinan di Kampung Mahia dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (BN Grace)
