Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan silaturahmi sekaligus kunjungan kerja ke Bank Maluku dan Maluku Utara (BPDM), Selasa (20/1/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Komisi III dalam rangka membangun sinergi dengan mitra strategis, khususnya sektor perbankan daerah, guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Ambon.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, mengatakan pertemuan tersebut membahas dua substansi penting yang dinilai strategis dan berdampak langsung bagi pelayanan kepada masyarakat serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.
“Pagi hari ini sesuai dengan komunikasi sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Ambon melakukan silaturahmi ke Bank Maluku. Ada beberapa substansi penting yang kami sampaikan dan diskusikan, dengan harapan menghasilkan kesepakatan yang baik bagi pembangunan ke depan,” ujar Far Far.
Substansi pertama yang dibahas adalah terkait pengadaan dan optimalisasi penggunaan alat E-Pose (electronic point of sales). Komisi III mendorong agar Bank Maluku dapat lebih memfasilitasi pengadaan E-Pose untuk digunakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi III, khususnya Dinas Perhubungan yang mengelola layanan parkir di kawasan Merdeka dan titik-titik strategis lainnya.
Menurut Farfar, pemanfaatan E-Pose diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kami berharap dengan mulai dimanfaatkannya E-Pose ini, proses pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, ini juga menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan dan membiasakan masyarakat menggunakan uang elektronik,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan sistem transaksi non-tunai juga penting untuk meminimalisasi potensi kebocoran pada pos-pos pendapatan yang dikelola oleh dinas teknis.
“Tujuannya sederhana, selain kelancaran pelayanan, yang paling penting adalah menghindari kebocoran-kebocoran pendapatan daerah. Dengan sistem elektronik, semuanya tercatat dan lebih mudah diawasi,” tegas Far Far.
Substansi kedua yang menjadi perhatian Komisi III adalah dukungan Bank Maluku terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ambon, khususnya terkait kebutuhan armada pengangkut sampah. Farfar menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini menjadi salah satu isu krusial yang terus disoroti masyarakat dan membutuhkan penanganan serius serta kolaboratif.
“Kami juga meminta dukungan Bank Maluku untuk Dinas Lingkungan Hidup, khususnya terkait armada pengangkut sampah. Kita tahu bersama, persoalan sampah hari ini menjadi isu yang sangat krusial di Kota Ambon,” ungkapnya.
Komisi III berharap Bank Maluku dapat menyalurkan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat Kota Ambon merupakan ibu kota provinsi sekaligus salah satu pemegang saham Bank Maluku.
“Kami berharap dengan kondisi keuangan yang ada, Bank Maluku bisa memberikan support melalui CSR. Ambon ini ibu kota provinsi dan juga salah satu pemegang saham, sehingga sudah sepatutnya ada hubungan timbal balik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Farfar.
Ia juga menyoroti inovasi yang dilakukan DLH Kota Ambon, di mana pembayaran upah buruh kebersihan telah dilakukan melalui Bank Maluku. Menurutnya, hal tersebut semakin memperkuat alasan perlunya dukungan konkret dari pihak perbankan daerah.
“Seluruh gaji dan upah buruh kebersihan masuk melalui Bank Maluku. Dengan sendirinya kami berharap ada timbal balik, salah satunya melalui pengadaan armada sampah, karena manfaatnya sangat luas dan dinikmati seluruh warga Kota Ambon,” tandasnya.
Komisi III DPRD Kota Ambon berharap hasil pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara teknis, sehingga sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan Bank Maluku benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat Kota Ambon. (BN Grace)
