 |
| Gubernur Maluku Said Assagaff |
Ambon, Bedah Nusantara.com: Program Keluarga Berencana (KB) dirasakan kurang populer di mata masayarakat.
Hal tersebut dikatakan Oleh Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dikatakan Asagaf,kondisi ini tentu menjadi tantangan berat bagi jajaran BKKBN.
Jajaran BKKBN dituntut untuk mampu menyakinkan kepala daerah serta mitra kerja, tentang pentingnya strategi program KB bagi investasi pembangunan manusia Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurutnya, program-program KB di masa lalu dinilai sangat berhasil dari masa kini, seharusnya lebih gencae lagi disosialisasikan kepada masyarakat awam, teristimewa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda dan seluruh elemen bangsa yang ada di daerah ini.
“Masyarakat awam mesti memahami, bahwa tujuan program KB bukan untuk membatasi kelahiran, tetapi untuk mengatur dan merencanakan kelahiran dengan baik. Dengan mengatur dan merencanakan kelahiran, maka kesehatan ibu dan kecerdasan anak lebih terjamin, dan pada gilirannya dapat menghadirkan kebahagiaan keluarga dan kemandirian masyarakat.
Orang nomor satu di Maluku itu menyadari sungguh, bahwa sejak program KB nasional dikembangkan di Provinsi Maluku pada tahun 1979 sampai dengan tahun 2014, hasil yang dicapai dalam menurunkan kelahiran, masih berfluktuasi.
Kondisi tersebut dipacu oeh berbagai permasalahan, baik aspek kewilayahan, maupun aspek sumberdaya manusia, yang memang memerlukan penanganan yang lebih serius, dan terfokus.
Lanjutnya, dalam konteks pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, kondisi geografis sedemikian rupa, menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya angka kelahiran yang tinggi dan bervariasi, angka pemakaian kontrasepsi yang rendah dan bervariasi.
Tingginya kebutuhan yang belum terenuhi, masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja, serta belum optimalnya pemanfaata kelompok-kelompok untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian. (BN-02)
