Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan implementasi Surat Penyediaan Dana (SPD) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai langkah memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Peluncuran sistem tersebut dilakukan oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Balai Kota Ambon, Jumat (12/6/2026). Dalam sambutannya, Wattimena menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijalankan seluruh perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, digitalisasi pengelolaan keuangan bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan akuntabel.
“Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Semua transaksi pemerintahan harus dilakukan secara online dan nontunai sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Wattimena.
Ia menjelaskan, penerapan SPD Online merupakan bagian dari integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
Wattimena mengakui, implementasi SIPD masih membutuhkan berbagai penyesuaian karena mengintegrasikan sejumlah aplikasi dan mekanisme yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Namun, Pemkot Ambon berkomitmen terus melakukan penyempurnaan agar seluruh proses pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Yang terpenting adalah bagaimana sistem ini mampu menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa Ambon harus menjadi pelopor pemanfaatan teknologi informasi di Maluku. Sebagai salah satu dari 100 kota yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pilot project Smart City, Ambon dituntut terus menghadirkan inovasi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik.
“Digitalisasi tidak bisa dihindari. Ambon sudah masuk kategori kota digital sehingga seluruh perangkat daerah harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain SPD Online, Pemkot Ambon sebelumnya telah mengembangkan sistem pelaporan pendapatan daerah berbasis digital yang memungkinkan pemerintah memantau transaksi secara real time. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Wattimena juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Ambon yang menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya adalah keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan hingga berada pada tingkat yang rendah, bahkan kemiskinan ekstrem di Kota Ambon telah mencapai nol persen.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program intervensi yang dijalankan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan pelaku UMKM, hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menyasar langsung warga Kota Ambon.
Meski demikian, persoalan pengangguran masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Saat ini tingkat pengangguran di Kota Ambon tercatat berada pada kisaran 11,31 persen.
Wattimena menjelaskan, tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh banyaknya lulusan perguruan tinggi dari berbagai daerah yang menetap di Ambon dan tercatat sebagai pencari kerja, meskipun secara administrasi masih berstatus penduduk daerah asal mereka.
“Kita membutuhkan data yang benar-benar riil terkait pengangguran warga Kota Ambon sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran,” katanya.
Di sektor pembangunan manusia, Pemkot Ambon juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai faktor utama pendukung kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menetapkan seluruh puskesmas di Kota Ambon sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dengan implementasi SPD Online dan berbagai inovasi digital lainnya, Pemerintah Kota Ambon optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, transparan, dan akuntabel sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (BN Grace)
