 |
| Panwaslu Ancam Blokir Pilkada Bursel |
Ambon, Bedah Nusantara.com: Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) memberi ancaman memblokade proses pengawasan Pilkada kepada pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel)jika dana pengawasan tak kunjung dikucurkan,
Ancaman tersebut ternyata tidak main-main dengan statemen yang dikeluarkan untuk memblokade seluruh proses pengawasan pilkada serentak akhir tahun ini jika anggaran yang diusulkan tidak direalisasi oleh Pemda Bursel.
Kepada wartawan di Ambon, Ketua Panwaslu Bursel Jusuf Soulissa mengatakan terkait dengan anggaran pengawasan pilkada di Bursel awalnya telah digelontorkan sebesar Rp. 1,5 milyar. Namun anggaran tersebut dirasakan masih kurang dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pilkada.
“Terkait anggaran pengawasan pilkada di bursel, awalnya yang ditetapkan dalam NPHP sebanyak 1,5 milyar, setelah di analisis anggaran tersebut ternyata tidak mencukupi kebutuhan pengawasan sampai selesainya kegiatan pilkada di Bursel,”ujar Soulissa, Kamis (19/11).
Soulissa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk kurangnya anggaran pada instansi Panwaslu itu. “Untuk koordinasi kami dari Panwaslu telah berkoordinasi terkait kurangnya anggaran, dan pemerintah menjanjikan akan menambahkan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan,”katanya.
Menurutnya anggaran yang ditambahkan dalam APBD Perubahan rupanya tidak mencukupi untuk melakukan operasional pilkada serentak. “Dalam APBD-P kita usulkan Rp3 milyar tapi yang diakomodir pemerintah daerah hanya 500juta. Padahal anggaran 3 milyar yang diusulkan sudah mencakup operasional kabupaten dan kecamatan, anggaran pembiayaan PPL dan pengawas PPS.”jelasnya.
Anehnya, dari Rp.500 juta yang disetujui dalam APBD Perubahan rupanya hingga kini yang baru digelontorkan sebanyak Rp250 juta sementara sisanya belum dicairkan hingga sekarang ini. “Kepala Badan Keuangan Pemda Bursel Iskandar Walla telah menerbitkan surat yang isinya menegaskan tidak ada lagi anggaran sehingga tidak ada anggaran tambahan yang akan diberikan kepada panwaslu setempat,”Ucapnya.
Dia mengancam sangat akan melakukan pemblokiran terhadap seluruh aktifitas pengawasan pilkada yang akan diteruskan kepada provinsi dan Bawaslu RI sehingga aksi blokade pengawasan bisa dilakukan secara permanen. (BN-08)
