Ambon, Bedahnusantara.com – Manager PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon, Ramly Malawat menegaskan masih terdapat sekitar 130 desa di Provinsi Maluku yang belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Desa-desa tersebut saat ini masih mengandalkan sistem kelistrikan mandiri yang dikelola oleh pemerintah desa setempat.
Menurutnya, rasio elektrifikasi di Maluku saat ini telah mencapai 97 persen. Namun, untuk mencapai target 100 persen, PLN membutuhkan dukungan dan komunikasi aktif dari pemerintah daerah agar proses peralihan sistem kelistrikan ke jaringan PLN dapat berjalan lancar.
“Rasio elektrifikasi kita sudah 97 persen. Tapi untuk mencapai 100 persen, kita butuh kerja sama dengan pemerintah agar masyarakat di desa-desa tersebut dapat beralih ke PLN,” ujar Malawat saat di wawancarai di depan Gedung Baileo Oikumene, Sabtu (8/11/2025)
Ia menambahkan, berdasarkan data PLN, sebanyak 130 desa di seluruh wilayah Maluku tersebar di Dobo, Saumlaki, Masohi, dan beberapa daerah lainnya masih menggunakan pembangkit listrik desa (genset/DGZ) yang dibeli dan dikelola langsung oleh pemerintah desa.
“Kepala desa membeli genset, lalu listriknya disuplai ke rumah-rumah warga. Jadi mereka punya sistem sendiri. PLN baru bisa masuk kalau ada laporan resmi atau rekomendasi dari pemerintah daerah,” ujarnya.
PLN juga telah menyiapkan program dan anggaran (prota) untuk tahun 2026 guna melistriki desa-desa yang belum terjangkau jaringan PLN. Namun, pelaksanaannya akan sangat bergantung pada sinergi antara PLN dan pemerintah daerah.
“Kami sudah siapkan program 2026 untuk desa-desa yang belum didistribusi PLN. Tapi kami butuh komunikasi dan dukungan dari pemerintah agar bisa segera direalisasikan,” tambahnya.
Melalui kolaborasi yang baik antara PLN dan pemerintah daerah, diharapkan seluruh wilayah Maluku dapat teraliri listrik PLN secara merata, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. (BN Grace)
