Ambon, Bedahnusantara.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Maluku, terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil.
Janji tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan pada Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Maluku, yang digelar di Ambon, Sabtu (8/11/2025). Dalam forum tersebut, Bahlil menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, termasuk energi listrik, menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia.
“Masih banyak desa di Maluku yang listriknya hanya menyala tiga jam dalam sehari. Ini harus kita ubah. Saya sudah minta agar dilakukan inventarisasi semua desa yang belum berlistrik. Sebelum tahun 2028, semuanya harus sudah teraliri listrik,” ujar Bahlil di hadapan peserta Musda.
Ia menambahkan, pemerataan energi bukan hanya urusan fasilitas, tetapi juga soal keadilan sosial dan percepatan ekonomi. Menurutnya, listrik merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat — dari pendidikan, kesehatan, hingga peluang usaha produktif di daerah terpencil.
“Kalau listrik terbatas, anak-anak sulit belajar, ekonomi tidak bisa bergerak. Karena itu, kita harus pastikan semua masyarakat di Maluku menikmati penerangan yang sama seperti di kota,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengumumkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk mendukung program listrik desa di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Sebagian besar alokasi tersebut akan diarahkan ke kawasan timur Indonesia, termasuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
“Tambahan Rp10 triliun ini bukan sekadar angka, tapi bukti keberpihakan kepada rakyat di timur Indonesia. Saya sudah sampaikan kepada Menteri ESDM dan PLN agar sebagian besar anggarannya diarahkan ke wilayah seperti Maluku, di mana masih banyak desa belum berlistrik,” jelasnya.
Bahlil menuturkan, program ini juga akan melibatkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN, termasuk dukungan dari sektor swasta dalam bentuk investasi energi terbarukan. Ia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ke depan tidak boleh lagi terpusat di Jawa, tetapi harus menyentuh semua daerah secara merata.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Saya akan kawal kebijakan ini agar benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar, tapi realisasinya kecil,” tambahnya.
Lebih jauh, Bahlil menilai bahwa pemerataan listrik di Maluku bukan hanya proyek fisik, melainkan juga bagian dari upaya membangun rasa keadilan dan memperkuat identitas bangsa. Dengan lebih dari seribu pulau yang tersebar, Maluku membutuhkan pendekatan kebijakan yang inovatif dan berbasis wilayah kepulauan.
“Kita ini daerah kepulauan. Jangan disamakan dengan Jawa. Biaya distribusi mahal, tapi itu bukan alasan untuk menunda pembangunan. Negara harus hadir di semua pulau, di semua desa,” tegasnya lagi.
Program listrik desa, menurutnya, juga sejalan dengan visi Partai Golkar yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat perjuangan politik. Golkar, kata Bahlil, harus menjadi jembatan antara aspirasi rakyat daerah dan kebijakan pembangunan nasional.
“Inilah makna politik kesejahteraan. Golkar tidak boleh hanya bicara kekuasaan, tapi harus mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Kita berpolitik untuk memberi manfaat,” pungkas Bahlil.
Musda XI Partai Golkar Provinsi Maluku sendiri menjadi momentum penting bagi konsolidasi kader dan penyusunan arah pembangunan partai ke depan. Dalam forum ini, para kader juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah konkret Ketua Umum DPP Golkar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku di tingkat nasional. (BN Grace)
