Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku, F. Alimudin Kolatlena, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional.
Hal tersebut disampaikan Kolatlena usai menghadiri agenda di Zest Hotel Ambon, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, meski saat ini seluruh daerah di Indonesia terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, hal itu tidak menyurutkan langkah Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus bergerak memperjuangkan program pembangunan.
Ia mengungkapkan, Gubernur Maluku bersama wakil gubernur terus melakukan berbagai upaya sinkronisasi dan akselerasi program, termasuk aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta demi memastikan berbagai program strategis untuk Maluku tetap berjalan.
“Sebagai anggota DPR RI dari Maluku, kami mendukung penuh visi dan misi gubernur yang saat ini sedang diperjuangkan. Di tengah keterbatasan anggaran, gubernur tidak pernah berhenti bekerja. Hampir seluruh waktunya digunakan untuk memikirkan kepentingan Maluku, melakukan lobi-lobi di kementerian dan lembaga agar berbagai kebutuhan daerah bisa diperjuangkan,” ujar Kolatlena.
Ia juga menyinggung perkembangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, yang menurutnya saat ini telah masuk dalam pembahasan di badan legislasi dan mendapat dukungan pemerintah pusat.
Kolatlena berharap, regulasi tersebut dapat segera disahkan dalam tahun ini karena dinilai sangat penting bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku.
Selain itu, ia turut memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Maluku dalam melakukan penataan kawasan tambang Gunung Botak.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan harus didukung semua pihak, karena bertujuan menghadirkan pengelolaan tambang yang legal, terukur, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah gubernur soal Gunung Botak harus kita dukung. Ini bukan untuk kepentingan pribadi siapa pun, tetapi untuk memastikan pengelolaan yang lebih tertata, legal, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali selama ini telah memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, menurutnya, penataan yang dilakukan pemerintah harus dipahami sebagai upaya penyelamatan lingkungan dan investasi masa depan bagi generasi mendatang.
Di sisi lain, Kolatlena juga menanggapi berbagai kritik yang diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku terkait belum terealisasinya sejumlah program prioritas.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena pemerintah daerah tidak bekerja, melainkan akibat situasi nasional yang turut mempengaruhi ruang fiskal daerah.
Meski demikian, ia memastikan gubernur terus aktif memperjuangkan tambahan anggaran dan sinkronisasi program pusat-daerah.
Tak hanya itu, Kolatlena juga mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional yang sedang dipersiapkan, termasuk proyek Blok Masela.
Ia menilai keberadaan proyek besar tersebut akan membuka peluang kerja yang luas serta memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Maluku dan kabupaten-kabupaten terdampak.
“Kalau masih ada aksi-aksi penolakan, mungkin kita belum berada pada frekuensi yang sama. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki pandangan yang sama tentang masa depan pembangunan. Proyek sebesar Blok Masela membutuhkan partisipasi semua pihak,” katanya.
Kolatlena pun mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas, menahan diri dari konflik yang tidak produktif, dan bersama-sama mendukung pembangunan demi kemajuan Maluku secara berkelanjutan. (Bn Grace)
