Ambon, Bedah Nusatara.com: Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota ambon, terhadap proses pengelolaan pasar membuat los dan bangunan kios yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran miliran rupiah itu, kini beralih fungsi.
Pelarian fungsi pasar tersebut bukan baru berlansung beberapa bulan namun sudah berlangsung bertahun-tahun.
Peralian bangunan pasar seperti kios dan los menjadi warung makan, rumah kopi serta kos-kosan membuat pemkot ambon harus segera melakukan penertiban dan menata kembali pasar khususnya dimardika, pasar apung mardika dan pasar apung batu merah.
Kadis Perindag Ambon Robby Watilette kepada wartawan di ruang kerjanya, mengaku kalau pihaknya sudah mengirim surat kepada para pedagang dan dalam waktu dekat pihkanya bersama dengan tim penertipan akan melakukan penertiban secara menyeluruh di tiga areal pasar tersebut.
“Jadi menyempitnya arel pasar diakibatkan oleh penambahan lapak dan kios yang sengaja dibangun oleh para pedagang sehingga pasar terkesan semerawut. Untuk itu kita sudah memirintahkan kepada para pedagang untuk segera membongkar bangunan sebelum dilakukan pembongkaran paksa oleh petugas,” kata Watilette.
Lebih lanjut dikatakan rencana penertiban yang dilakukan oleh tim itu seharusnya pada tanggal 4 mei lalu namun berbenturan dengan agenda pemkot ambon yakni rekernas apeksi dan sejumlah kegiatan lainnya yang berlangsung di awal bulan.
“Surat peringatan terakhir dikirim pada tanggal 30 April lalu dan batas pembongkaran dilakukan pada tanggal 4 mei namun karena banyaknya agenda penertiban pasar dengan segala persoalan yang akan harus di undur sampai selesainya peringatan HUT pattimura,” jelas Watilette.
Dirinya juga mengakui sejak tahun 2011 lalu pertumbuhan pedagang di pasar mardika itu nol persen namun mulai diawal tahun 2012 jumlah pedagang meningkat tajak hingga saat ini sehingga pasar mardika sudah tidak kuat untuk menampung banyaknya pedagang.
“Sekarang kita kewalahan karena lokasi yang disiapkan sudah tidak cukup untuk menampung jumlah pedagang yang meningkat karena peralian fungsi tersebut membuat banyak pedagang tidak mendapatkan tempat dan terpaksa harus berjualan di badan jalan,” tandas Watilette. (BN-03)