Dinilai Tidak Toleran, Tokoh Agama Desak DPRD Maluku Panggil Penjabat Bupati SBB

Editor: Norina Rehatta


Maluku, BedahNusantara.com: Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku, bersama beberapa tokoh agama seperti Ketua MUI, Ketua Walubi, Ketua Hindu bertemu Ketua DPRD Provinsi Maluku, serta bertemu Ketua dan anggota Komisi IV DPRD setempat. 

samson atapari 2
Gambar : Samson Atapari, Anggota DPRD Maluku


Pertemuan itu mendesak untuk DPRD Provinsi Maluku segerah melanjutkan pelaksanaan Pejabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra Terkait dengan kepemimpinannya yang dinilai tidak toleran. 


Para Pemimpin agama Maluku itu meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku terhadap langkah-langkah yang mereka tempuh yaitu melaporkan kepemimpinan Bupati SBB ke Mendagri, Kementerian Agama Republik Indonesia, Panglima TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). 


Terkait dengan adanya laporan itu bagi DPRD Maluku pada prinsipnya menerim semua masukan dari para tokoh Agama Maluku ini.


“Mereka yang datang tadi adalah Ketua MUI Maluku, Ketua Walubi, Ketua Persada Hindu Dharma Maluku dan Kakanwil Agama Maluku, minus Sinode GPM yang saat ini berada di Bali dan Keuskupan Amboina sementara berada di Tual Maluku Tenggara untuk penyelenggaraan Pesparani,” Ungkap Samson Atapary kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Maluku, Selasa, (20/9/2022). 



Dalam laporan yang telah disampaikan itu, termasuk penarikan mobil dari para tokoh agama di Kabupaten SBB yang dinilai sangat berlebihan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir Intan berpendapat, proses penarikan boleh saja dilakukan asalkan dilakukan dengan cara-cara elegan. Apalagi proses yang dilakukan yang dilakukan para tokoh agama selain sarana penunjang yang diberikan oleh pejabat sebelumnya untuk mendukung kegiatan keagamaan di SBB. 


“Kita tidak mempersoalkan penarikan dimaksud, prosesnya dilakukan secara tidak elegan, seperti decolektor yang diperintahkan untuk menarik paksa mobil dari menunggak utang, ini yang menjadi masalah, “tandas Munaswir, yang adalah Dapil Maluku Tengah ini”.


Untuk diketahui laporan yang disampaikan para tokoh agama kepada pihak DPRD Maluku itu, merupakan bentuk keresahan dari pimpinan agama di Maluku terkait dengan kepemimpinan pejabat Bupati SBB, Andi Chandra As’aduddin baik berupa dana Pesparani maupun etika kepemimpinannya terkesan tidak bersahabat.


Kendati begitu disisi lain kepemimpinan Andi Chandra sebagai penjabat Bupati SBB sangat diperlukan negara dalam upaya mendeteksi berbagai  kemungkinan upaya pihak tertentu yang mencoba menimbulkan instabilitas diwilayah SBB.(BN-05)

banner 300600

Pos terkait

Tinggalkan Balasan