Inspektorat Kota Ambon Disinyalir Sengaja Melindungi Koruptor Dana Desa Seilale

Inspektorat anjing

Ambon, Bedahnusantara.com: Kasus korupsi telah menjadi penyakit menjijikan dan berbahaya bagi sebuah Bangsa, Negara dan juga kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya Kota Ambon.

Banyaknya bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat baik pada tingkat desa dan daerah tertinggal, seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) seakan tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Hal ini disebabkan oleh banyaknya para pelaku kejahatan berjamaah (korupsi) terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Ambon, tidak satu pun yang mendapat sanksi hukum yang tegas dan benar, sehingga acap kali kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku dapat kembali dilakukan dengan lebih leluasa lagi.

Setelah ditelusuri asas sebab akibatnya, kemudian barulah diketahui, bahwa sejumlah kasus korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) di Kota Ambon yang dilaporkan oleh masyarakat Kota Ambon, tidak pernah diproses sampai pada tingkat putusan pengadilan, yang disinyalir akibat dari adanya indikasi perlindungan oleh lembaga pengaudit kerugian Negara di luar BPK, yakni Inspektorat Kota Ambon.

Fakta ini terungkap setalah Media Bedahnusantara.com, melakukan penelusuran dan identifikasi mendalam, terkait kasus dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa Negeri Seilale, Tahun Anggaran (2015 – 2017) yang dilaporkan sejak tahun 2017 dan kemudian diaudit oleh Inspektorat Kota Ambon, pada Tahun 2019 terhadap para pelaku yakni Anggota Saniri Negeri Seilale (Gustaf Adolof Kailola Cs), Sekretaris Negeri dan Bendahara Negeri Seilale.

Akan tetapi setelah diterbitkannya hasil Audit resmi terkait Nilai Kerugian Negara akibat dari tindakan para pelaku, namun sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023, tidak ada satu pun dari para pelaku, yang kemudian menerima sanksi administrasi maupun saksi hukuman pidana, walaupun para pelaku telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi Dana Desa Negeri Seilale yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.352.653.647,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kota Ambon Tahun 2019, dengan Nomor:700/110-Inspektorat, tertanggal 02 September 2019.

Tidak hanya itu Berdasarkan hasil Audit resmi Inspektorat Kota Ambon dengan Nomor:700/110-Inspektorat, tertanggal 02 September 2019, para pelaku telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana Korupsi) yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.352.653.647,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), Akan tetapi proses penegakan hukum oleh pihak Krimsus Polda Maluku, kemudian menjadi terhalang sebab pihak Inspektorat meminta untuk ditunda dengan dalil hendak melakukan proses permintaan pengembalian kerugian Negara berdasarkan Perjanjian Kerja sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 119-49 Tahun 2018, Nomor: B-369/F/Fjp/02/2018, Nomor: B/9/II/2018. tentang ” Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasikan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Inspektorat 3
Peraturan Terkait Masa Tenggat Waktu 60 Hari Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

 

Dugaan tindakan percobaan melindungi para pelaku korupsi Dana Desa Negeri Seilale Tahun Anggaran (2015 – 2017) yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kota Ambon, semakin terlihat benar-benar terjadi, mana kala para pelaku yakni: Anggota Saniri Negeri Seilale (Gustaf Adolof Kailola Cs), Sekretaris Negeri dan Bendahara Negeri Seilale. Tidak pernah menerima surat sanksi administrasi (berupa pemecatan) dari jabatan selaku Saniri Negeri Seilale dan kapasitas lainnya, yang kemudian berakibat para pelaku dengan mudah memperoleh dan mempergunakan uang Negara untuk kemudian dipakai menutupi kejahatan mereka (Korupsi Yang dilakukan), dengan melakukan pengembalian kerugian Negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan, sebab mereka (para pelaku) masih aktif dan menjabat dalam kapasitasnya, sejak Tahun 2015 hingga hari ini.

Bahkan, yang lebih para lagi, pihak Inspektorat Kota Ambon, menyatakan bahwa, pihaknya telah memberikan batas waktu untuk para pelaku melakukan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi yang mereka lakukan, dan jika pengembalian kerugian Negara bisa mereka selesaikan, maka bisa saja proses hukum tidak dapat dilanjutkan lagi.

Padahal sesuai ketentuan dari Perjanjian Kerja sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 119-49 Tahun 2018, Nomor: B-369/F/Fjp/02/2018, Nomor: B/9/II/2018. tentang ” Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasikan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Batas waktu pengembalian hanya selama paling lambat 60 hari kerja sejak hasil laporan pemeriksaan APIP atau BPK sesuai pasal 7 ayat 5 point B.

Namun faktanya, sejak hasil Audit resmi Inspektorat Kota Ambon dengan Nomor:700/110-Inspektorat, tertanggal 02 September 2019 diterbitkan dan setelah lebih dari masa tenggat waktu yang diberikan yakni paling lambat 60 hari kerja, bahkan hingga bulan Mei 2023. tidak satu pun para pelaku yang diproses hukum, bahkan uang kerugian negara yang tuntas dikembalikan. dan yang lebih parah lagi Inspektorat Kota Ambon dengan sengaja membiarkan hal ini berlarut-larut, guna melindungi para pelaku Korupsi Dana Desa Negeri Seilale Tahun Anggaran (2015 – 2017) yakni; Anggota Saniri Negeri Seilale (Gustaf Adolof Kailola Cs), Sekretaris Negeri dan Bendahara Negeri Seilale.

Pihak Krimsus Polda Maluku, yang saat itu menangani perkara ini, setelah dikonfirmasi, menyatakan bahwa selama ini pihak mereka tidak dapat berbuat banyak, sebab proses hukum terkendala oleh permintaan pihak Inspektorat Kota Ambon untuk menagih pengembalian kerugian Negara akibat perbuatan para pelaku korupsi tersebut, walaupun berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tertuang bahwa “Pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi, meski pelaku korupsi sudah mengembalikan uang hasil korupsinya tetap saja pelaku bisa dipidana. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”

Sementara itu Praktisi hukum Phileo Fistos Noija,S.H.,M.H yang dimintakan penjelasannya terkait pemberhentian proses hukum tindak pidana korupsi bila pelaku telah melakukan pengembalian kerugian Negara mengungkapkan.

” Pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi, meski pelaku korupsi sudah mengembalikan uang hasil korupsinya tetap saja pelaku bisa dipidana,” Ungkapnya.

Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga, Jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana korupsi, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya. Pelaku tindak pidananya tetap harus diproses secara hukum.

” Sebab manfaat pengembalian uang hasil korupsi itu, hanya untuk meringankan hukumannya saja di proses pengadilan nanti bagi para pelaku Korupsi, hal itu pun hakim yang nanti menentukan,” Terangnya.

Lagi pula tambahnya, tindak pidana Korupsi itu merupakan delik Formil, artinya ketika perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pidana Korupsi maka pelaku sudah bisa dipidana, tidak perlu harus timbul akibat. Misalnya kalau uang hasil Korupsi sudah dikembalikan maka tidak bisa dipidana ” Itu adalah sebuah kesalahan besar dalam berpikir hukum. Delik Formil itu meski uang hasil Korupsinya sudah dikembalikan sepenuhnya, tetap saja proses hukum atau pidananya tetap bisa dilakukan, karena perbuatan korupsinya sudah terjadi meski akhirnya uang hasil korupsinya sudah dikembalikan.

” Sehingga tidak ada alasan bagi penyidik kepolisian, Inspektorat, Kejaksaan sekalipun, untuk tidak melanjutkan proses hukum dari sebuah tindak pidana Korupsi meskipun pelaku sudah mengembalikan uang hasil korupsinya. Apalagi ini Delik Formil dan hasil Audit resmi sekelas Inspektorat telah membuktikan bahwa tindak pidana Korupsi benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh para pelaku,” Tegasnya.

Dan bila perlu tambahnya, jika ternyata benar pihak Inspektorat Kota Ambon dengan sengaja dan benar-benar mencoba melindungi para pelaku tindak pidana Korupsi Dana Desa Seilale, maka Pihak Inspektorat Kota Ambon juga dapat dijadikan tersangka, baik dalam pasal turut serta atau pasal percobaan menghambat proses hukum sesuai dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyatakan ” Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara Korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun,” Tandasnya. (BN-08)

banner 300600

Pos terkait

Tinggalkan Balasan