Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Evaluasi tersebut dinilai mendesak untuk dilakukan pada awal tahun 2026 sebagai momentum koreksi dan pembenahan arah pemerintahan.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menegaskan bahwa hampir satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur sejak dilantik pada Februari 2025 perlu ditinjau secara objektif dan terbuka. Menurutnya, evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pemerintahan berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi secara jujur. Kita harus tahu apa yang sudah dicapai, apa yang belum, dan di mana letak persoalannya,” kata Anos kepada wartawan di Ambon, Selasa (6/1/2026).
Ia menekankan, proses evaluasi tidak boleh hanya bertumpu pada laporan internal birokrasi yang berpotensi bias. Pemerintah daerah, kata dia, harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan penilaian langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah harus berani dinilai. Kritik dari masyarakat adalah bahan bakar untuk perbaikan, bukan ancaman. Tanpa suara publik, evaluasi akan kehilangan makna,” tegasnya.
Anos menjelaskan, hasil evaluasi nantinya harus menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan publik, penajaman program pembangunan, serta penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Maluku. Ia menegaskan, pengisian jabatan pimpinan OPD, termasuk rotasi dan promosi, harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Selain pembenahan internal, Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya konsistensi Pemprov Maluku dalam menjalankan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan secara konkret agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat Maluku.
“Program nasional dan prioritas daerah harus berjalan seiring. Jangan sampai hanya berhenti di atas kertas, tetapi tidak menyentuh kebutuhan riil rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anos menegaskan bahwa perhatian pemerintah provinsi harus difokuskan pada tiga isu strategis, yakni percepatan pembangunan daerah tertinggal, penanganan kemiskinan ekstrem, dan penurunan angka stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Maluku.
“Evaluasi yang jujur dan terbuka adalah kunci menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, dan itu hanya bisa dicapai jika pemerintah mau berbenah secara serius,” tutup Anos. (BN Grace)
