Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: DPRD Maluku melalui Komisi II mengambil sikap tegas terhadap persoalan pemadaman listrik yang terus terjadi di wilayah Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD). Dalam waktu dekat, lembaga legislatif ini akan memanggil PLN (Perusahaan Listrik Negara) guna meminta klarifikasi resmi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Suanthie Jhon Laipeny, mengungkapkan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan listrik di dua wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada aktivitas dan kesejahteraan warga.
“Kami sementara menerima berbagai masukan dari masyarakat, baik di Maluku Barat Daya maupun di Kepulauan Tanimbar. Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil PLN untuk mengklarifikasi pemadaman tersebut,” ujar Laipeny, Jumat (24/4/2026) di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon.
Ia menyoroti secara khusus pemadaman besar yang terjadi di pusat Kota Saumlaki, Tanimbar. Menurutnya, kejadian tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk sektor ekonomi dan pelayanan publik.
“Pemadaman besar-besaran di Saumlaki sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti belum terealisasinya janji peningkatan layanan listrik di sejumlah wilayah Maluku Barat Daya. Di Pulau Tamer, misalnya, masyarakat dijanjikan peningkatan layanan dari 6 jam menjadi 12 jam per hari, namun hingga kini belum ada realisasi.
“Seperti di Pulau Tamer, sudah dijanjikan dari 6 jam ke 12 jam, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ungkapnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Luang yang dikenal sebagai sentra perikanan. Keterbatasan pasokan listrik dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha yang bergantung pada ketersediaan listrik.
“Kalau listrik hanya 6 sampai 8 jam di Luang, itu mubazir. Harusnya sudah 12 jam bahkan didorong ke 24 jam seperti di Leti,” ujarnya.
Sementara di Pulau Babar, persoalan distribusi listrik juga menjadi perhatian. Menurut Laipeny, sistem distribusi yang ada saat ini belum optimal, sehingga ketika terjadi gangguan di satu titik, seluruh wilayah ikut terdampak.
“Kalau ada gangguan di satu titik, semua wilayah terdampak karena rentang kendali terlalu luas. Ini harus dievaluasi,” tandasnya.
DPRD Maluku berharap pemanggilan PLN nantinya dapat menghasilkan solusi konkret untuk memperbaiki kualitas layanan listrik, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses energi. (BN Grace)
