Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Kesehatan merupakan hak dasar yang harus diterima oleh seluruh masyarakat, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang sehat akan menunjang proses belajar sekaligus memastikan terwujudnya generasi muda yang kuat dan berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, di tengah upaya tersebut, capaian imunisasi di Kota Ambon masih menghadapi berbagai tantangan.
Anak-anak diketahui sebagai kelompok rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang belum terbentuk secara optimal. Selain asupan gizi yang cukup, perlindungan melalui imunisasi menjadi langkah penting dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular. Imunisasi sendiri diberikan sejak bayi lahir hingga usia sekolah guna mencegah penyakit atau setidaknya mengurangi tingkat keparahan jika terpapar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Johan Stefanus Norimarna, menegaskan bahwa imunisasi hingga saat ini masih menjadi salah satu upaya paling efektif dalam pencegahan penyakit menular. “Imunisasi bertujuan membentuk antibodi pada anak sehingga mereka terlindungi dari penyakit tertentu. Kalau pun terpapar, gejala yang muncul biasanya lebih ringan,” ujarnya saat diwawancarai di Ambon, Jumat (24/4/2026).
Secara nasional, cakupan imunisasi anak masih berada di bawah target 85 persen. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (2023), hanya 35,8 persen anak usia 12–23 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap. Kondisi ini juga tercermin di Kota Ambon, di mana capaian imunisasi dalam tiga tahun terakhir justru mengalami penurunan.
Data menunjukkan, cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Ambon pada tahun 2023 mencapai 73 persen, meningkat sedikit menjadi 74 persen pada 2024, namun kembali turun menjadi 71 persen pada 2025. Dari total sasaran bayi sebanyak 6.368 jiwa pada tahun 2025, hanya 4.576 bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
“Ini menjadi perhatian serius karena target nasional belum tercapai. Kita melihat ada tren penurunan yang harus segera diatasi dengan langkah konkret,” ungkap Norimarna.
Ia menjelaskan, sejumlah faktor menjadi penyebab rendahnya cakupan imunisasi. Di antaranya masih adanya penolakan dari orang tua yang khawatir anaknya mengalami demam setelah imunisasi, hingga isu kehalalan vaksin yang masih menjadi perdebatan di sebagian masyarakat. Selain itu, maraknya informasi hoaks terkait imunisasi turut memperburuk kondisi.
“Masih ada ketakutan di masyarakat akibat informasi yang tidak benar. Ini yang harus diluruskan melalui edukasi yang masif dan berkelanjutan,” katanya.
Tak hanya pada bayi, penurunan cakupan imunisasi juga terjadi pada anak usia sekolah. Pada tahun 2024, capaian imunisasi anak sekolah berada di angka 66 persen, namun turun signifikan menjadi 50 persen pada tahun 2025. Sementara itu, cakupan imunisasi kanker serviks (HPV) pada anak perempuan kelas 5 SD juga mengalami penurunan, dari 72 persen pada 2024 menjadi 56 persen pada 2025.
Selain faktor sosial dan informasi, Norimarna juga menyoroti kendala teknis seperti ketersediaan vaksin yang tidak selalu stabil serta tingginya mobilitas penduduk di Kota Ambon. Banyak keluarga yang setelah melahirkan memilih mengirim anak mereka ke kampung halaman, sehingga data sasaran tetap tercatat di Ambon tetapi anak tidak lagi berada di wilayah tersebut.
“Kota Ambon ini mobilitas penduduknya cukup tinggi. Ada bayi yang sudah terdata sebagai sasaran di sini, tetapi kemudian dibawa ke daerah lain. Ini membuat capaian terlihat rendah karena tidak semua sasaran bisa dijangkau,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan dan kader posyandu yang dinilai telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, tantangan utama bukan pada tenaga pelaksana, melainkan pada partisipasi dan kesadaran masyarakat.
Sebagai upaya mencari solusi, dilakukan studi UNDERVAC-ID oleh tim Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) di tiga wilayah, yakni Aceh, Banten, serta Maluku yang mencakup Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Studi ini bertujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan spesifik di masing-masing daerah, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.
“Hasil studi ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang kendala di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan berbasis bukti,” ujar Norimarna.
Melalui workshop yang digelar, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesadaran semua pihak sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis berbasis evidence-based. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral dan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan cakupan imunisasi.
“Kita butuh kerja sama semua pihak, mulai dari sektor pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat seperti PKK dan kader posyandu. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis capaian imunisasi di Kota Ambon dapat meningkat,” tegasnya.
Ia berharap, melalui sinergi yang terbangun, berbagai hambatan yang selama ini dihadapi dapat diatasi secara bertahap, sehingga target imunisasi dapat tercapai dan kesehatan anak-anak di Kota Ambon semakin terjamin.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang masa depan generasi kita. Anak-anak yang sehat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang kuat di masa depan,” tutup Norimarna. (BN Grace)
