 |
| Aksi Goes To Campus Oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku |
Ambon, Bedahnusantara.com: Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku (Kanwil DJPB Provmal) melakukan aksi Goes To Campus, dalam rangka memperingati hari Bakti Perbendaharaan yang jatuh pada tanggal 14 Januari 2018 kemarin.
Aksi Goes to Campus ini dimaknai dengan dilaksanakannya Seminar Treastury Goes To Campus (TGC) dengan mengambil tema Peran Perbendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan
Provinsi Maluku pada Selasa (16/1) di Aula UniversitasPattimura (Unpatti).
Acara Treastury Goes to Campus (TGC) ini dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan umum.
Dalam pemaparan materinya, Sudarmanto sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku (Kanwil DJPB Provmal) menerangkan mengenai peran DJPB dalam pengelolaan keuangan Negara, konsep APBN, capaian penerimaan pajak, belanja Pemerintah Pusat, dana transfer daerah, dan dan adesa di Provinsi Maluku pada tahun 2017, serta out look anggaran pada tahun 2018.
Diterangkannya, untuk capaian di Tahun 2017, penerimaan pajak tahun 2017 kemarin hanya mencapai 70,60% dari realisasi.
 |
| Aksi Goes To Campus Oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku |
Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain banyak Wajib Pajak (WP) atau Badan yang menangani proyek besar di Maluku berdomisili diluar Maluku, sehingga pencatatan pajaknya dilakukan dikantor pajak domisili WP tersebut dan bukan di Provinsi Maluku, sedangkan untuk segi belanja pemerintah pusat, penyerapan anggaran mencapai sebesar 91%.
Capaian penyerapan anggaran tersebut, lanjutnya, memberi pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku, karena dari segi konsumsi pemerintah ternyata memberikan andil sebesar 45%, yang berarti penyarapan APBN dan APBD sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Maluku.
Sedangkan Untuk tahun 2018,tambahnya, pada sisi anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah, serta dana desa mengalami peningkatan sebesar 6,21% yang mencapai Rp.20,2 Triliun.
Masih dari tempat yang sama, Rektor Unpatti Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH,M.Hum memberikan tanggapan bahwa kebijakan pembangunan dalam bidang keuangan negara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemandirian.
Hal ini menurutnya dikarena berbagai kendala yang ditemui, misalnya sumber daya manusia yang kurang trampil, selain itu, pengelolaan keuangan Negara perlu memperhatikan prinsip pemberdayaan.
Mengapa, sebab sebagai bagian dari dinamika pengelolaan keuangan yang dapat mendorong peningkatan proses pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat, sehingga metode memberikan dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan itu sendiri sifatnya harus fokus dan berkelanjutan, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya. Tutupnya (BN-08)
