Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon terus mengintensifkan upaya penguatan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui rangkaian sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 22 April 2026 ini menyasar sejumlah OPD strategis di lingkungan Kota Ambon, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa.
Sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Darwin, Balai Kota Ambon untuk Dinas Perhubungan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Statistisi Ahli Madya BPS Kota Ambon, Bery Anakottapary. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali guna memotret secara komprehensif seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, baik yang berskala besar, menengah, maupun mikro.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 hadir di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang pesat, khususnya dengan semakin meningkatnya peran teknologi digital dalam aktivitas usaha. Sektor transportasi berbasis aplikasi, perdagangan elektronik (e-commerce), hingga usaha jasa berbasis platform digital menjadi perhatian khusus dalam pendataan kali ini. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian terkini.
Lebih lanjut, Bery menguraikan bahwa metode pendataan pada SE2026 dirancang adaptif dan fleksibel. Untuk perusahaan berskala besar dan menengah, akan diterapkan metode pengisian mandiri (self-enumeration) berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Sementara itu, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), BPS akan melakukan pendataan secara langsung melalui petugas lapangan guna memastikan seluruh aktivitas usaha dapat terjangkau dan terdata dengan baik.
“Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha tanpa terkecuali, sehingga tidak ada potensi ekonomi yang terlewatkan dalam proses pendataan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan berbagai manfaat strategis dari hasil Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, data tersebut juga akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi wilayah, mengidentifikasi sektor unggulan, serta menjadi rujukan dalam penyusunan program pemberdayaan dan pengembangan usaha.
Tidak hanya itu, hasil sensus juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi daerah, termasuk distribusi usaha, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Bery juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran responden dalam memberikan informasi.
“Kami menjamin bahwa seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Data tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik,” tegasnya.
Pada hari yang sama, sosialisasi juga dilaksanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz. Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya Sensus Ekonomi tidak hanya sebagai alat pengumpulan data usaha, tetapi juga sebagai instrumen untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih luas.
Ia menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari SE2026 dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan ekonomi keluarga. Dengan data yang akurat dan terperinci, program-program tersebut dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi memberikan gambaran utuh tentang bagaimana masyarakat menjalankan aktivitas ekonominya. Dari situ, kita bisa melihat peluang intervensi kebijakan yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok rentan,” ungkapnya.
Selain itu, Pauline juga menekankan pentingnya sinergi antara BPS dan seluruh OPD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Ia berharap setiap instansi dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat serta memberikan dukungan yang diperlukan selama proses pendataan berlangsung.
Melalui pelaksanaan sosialisasi di tiga instansi tersebut, BPS Kota Ambon optimistis dapat membangun koordinasi dan kolaborasi yang semakin kuat dengan Pemerintah Kota Ambon. Sinergi ini dinilai krusial dalam mewujudkan ketersediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya.
Ke depan, data hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen statistik semata, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pihak, BPS Kota Ambon menargetkan pelaksanaan SE2026 dapat berjalan lancar serta menghasilkan data berkualitas tinggi yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kota Ambon. (BN Grace)
