Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon tengah mempertimbangkan untuk meninjau ulang keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di kawasan Tawiri yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun bangunannya telah rampung dibangun.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menjelaskan bahwa fasilitas RPH tersebut bukanlah proyek mangkrak sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat. Secara fisik, bangunan telah selesai dan siap digunakan, namun hingga kini belum difungsikan karena dinilai memiliki kendala dari sisi lokasi.
Menurutnya, letak RPH yang berada cukup jauh dari pusat aktivitas perdagangan daging di Kota Ambon menjadi faktor utama belum beroperasinya fasilitas tersebut.
“Bangunannya sudah selesai, tinggal difungsikan. Tapi lokasinya terlalu jauh dari pusat pasar,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor Balai Kota Ambon, Sabtu (28/2/2026).
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah menerima berbagai masukan dari pelaku usaha, khususnya para pedagang dan distributor daging, yang menilai keberadaan RPH di Tawiri kurang efisien dari sisi distribusi.
Pasalnya, setelah proses pemotongan dilakukan di Tawiri, daging harus kembali didistribusikan ke pusat perdagangan seperti Pasar Mardika yang menjadi titik utama transaksi komoditas pangan di kota.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan beban tambahan dalam rantai distribusi, terutama pada aspek transportasi.
“Kalau dipotong di Tawiri lalu dibawa ke kota, biaya pasti naik. Ini yang akan kita pertimbangkan kembali,” katanya.
Lebih lanjut, Wattimena menegaskan bahwa peningkatan biaya logistik tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga daging di tingkat konsumen. Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
Oleh karena itu, Pemkot Ambon akan melakukan kajian lanjutan untuk menentukan langkah terbaik terkait pemanfaatan RPH tersebut, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan atau opsi strategis lainnya agar fasilitas yang telah dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek infrastruktur, tetapi juga efisiensi distribusi serta dampaknya terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok di Kota Ambon. (BN Grace)
