Ambon, Bedahnusantara.com: Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir, walaupun diawal pandemi sejumlah pihak telah mencoba memprediksi perihal akhir dari pandemi Covid-19 ini.
Begitu signifikannya tingkat kerusakan yang disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19 ini, bahkan memberikan dampak buruk yang sangat luas pada semua segmentasi kehidupan manusia.
Tidak hanya pada sisi kesehatan, akan tetapi dampak buruk dari penyebaran virus Covid-19 ini telah merusak semua bagian dari manusia, baik itu pendidikan, Ekonomi, Sosial dan bahkan tingkat Spiritualitas turut terkena dampak dari Covid-19 ini.
Sejumlah cara dan metode bahkan sudah diupayakan oleh semua kalangan, baik Pemerintah, Swasta, Masyarakat Akademisi, hingga pada tokoh Agama. Akan tetapi belumlah menunjukan trend positif tehadap penyebaran Virus tersebut.
Salah satu cara terbaik guna menghambat laju penyebaran dan dampak dari Covid-19 ini menurut dunia kesehatan, adalah dengan menerapkan protokoler kesehatan secara maksimal di kalangan masyarakat seperti pelaksanaan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak). Disamping itu penerapan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) turut menjadi cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus yang dikenal dengan nama Corona ini.
Langkah penerapan Protokol kesehatan secara maksimal dan ketat telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon, sejak awal penanganan Pandemi Covid-19 digalakan. Sejumlah kebijakan dan aturan bahkan telah diterapkan dengan tujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus pasien terkonfirmasi postif Covid-19.
Bukan hanya pada dari sisi menagemen pemerintahan, ekonomi dan kesehatan, segmentasi pendidikan juga tidak luput dari perhatian dan kebijakan pemerintah, yang semata-mata hanya ingin menjauhkan semua generasi penerus bangsa dari bahaya virus Covid-19 ini.
Kebijakan pembatasan pertemuan dalam proses belajar mengajar di kelas (Balajar Luring) kemudian menjadi langkah pertama yang diambil, baik oleh pemerintah pusat hingga sampai kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Langkah ini dianggap akan membantu pemerintah membatasi jumlah kasus baru dan menghindarkan para siswa dan siswi dari virus Covid-19 yang ternyata tidak hanya menyerang lansia seperti awal kemunculannya, melainkan juga kini virus tersebut menyerang semua kalangan masyarakat termasuk anak-anak (susuai data dari Satgas Covid-19) Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang menyatakan terdapat sejumlah kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang menyerang sejumlah anak dan balita.
Dalam rangka mengatasi dampak dari kebijakan pemberhentian proses belajar dan mengajar secara tatap muka disekolah, maka pemerintah kemudian melakukan metode baru yakni, proses pembelajaran menggunakan pertemuan secara Virtual (melalui aplikasi dan Internet) atau yang lebih akrab disebut (metode zoom) karena menggunakan aplikasi bernama zoom.
Secara pencegahan, metode dan kebijakan pembelajaran menggunakan aplikasi zoom atau yang kini dikenal dengan pembelajaran secara “During”, memang memberi dampak yang baik dalam sisi kesehatan. dengan tidak adanya kasus Positif Covid-19 dari kalangan siswa/siswi, akan tetapi secara kualitas sejumlah kalangan menilai dampak pembelajaran during memberikan resiko tingkat kecerdasan anak menjadi semakin menurun.
” Secara pencegahan memang terlihat dampaknya kepada anak-anak kita, akan tetapi secara kualitas dan mutu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kini kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia terutama Maluku dan Kota Ambon mulai mengalami penurunan yang sangat signifikan,” ungkap sejumlah pemerhati pendidikan.
Hal ini menurut mereka, semakin diperparah dengan belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai atau maksimal bagi masyarakat yang berada di wilayah timur (Sulawesi, Maluku dan Papua). Yang secara kualitas semua semua sarana dan prasarana penunjang pendidikan masih sangat jauh dari kata layak, apalagi hal ini semakin diperparah degan datangnya pandemi Covid-19 yang kemudian mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan secara During (via aplikasi dan Interner).
” Secara fakta kita harus jujur dan hal ini mesti menjadi tanggung jawab pemerintah, mana kala situasi seperti saat ini dengan segala kondisi yang minim, masyarakat dan para anak didik kita mesti dipaksa mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan Internet dan Aplikasi zoom. Padahal kondisi akses Internet dan ketersediaan perangkat pendukung bagi anak didik kita seperti HP dan Laptop, masih menjadi barang yang langka bagi sejumlah kalangan di Maluku (Khususnya di daerah terpencil dan terluar),” Jelas para pemerhati pendidikan.
Hal senada juga diakui oleh Direktur Bedah Nusantara Research Consultan, Steve Palyama kepada Media ini ketika dimintai tanggapannya.
Menurut Palyama, sejumlah kendala mesti menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah dan semua kita, mana kalah hasil survey kami menunjukan bahwa 48% lebih masyarakat di Maluku mengatakan sangat kesulitan dalam menjalankan program belajar secara During bagi anak-anak mereka, yang diakibatkan oleh tidak tersedianya fasilitas pendukung seperi Internet dan HP androit juga Laptop.
” Masyarakat di Maluku terutama dari kalangan Orang tua murid berdasarkan hasil survey kami menyatakan bahwa mereka kesulitan menjalankan program pembelajaran secara during bagi anak-anak mereka. dan jumlah ini mencapai 48% lebih, yang mana mereka dengan sangat jujur mengungkapkan bahwa persoalan ekonomi, akses Internet dan ketersediaan HP Androit atau Laptop menjadi kendala mendasar yang membuat mereka tidak menyetujui proses pembelajaran secara during,” Ungkap Palyama.
Fakta lain yang terungkap lanjut Palyama, bahwa demi mendukung program pemerintah ini sejumlah orang tua rela berhutang kepada sejumlah pihak, hanya demi bisa memberikan fasilitas pendidikan during bagi anaknya. Walaupun secara ekonomi kondisi mereka berada pada garis kemiskinan sejak lama.
” Fakta lainnya yang kami temukan adalah bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab lainnya, yang membuat orang tua murid sejak semula tidak mendukung program belajar during tersebut. Sebab selain kesulitan untuk membeli HP Androit, harga paket data juga turut menjadi persoalan, mana kala mereka harus menyisihkan sebesar Rp.100 Ribu hingga Rp.150 Ribu untuk pulsa data anak mereka”.
Palyama menegaskan, memang saat ini telah ada program pemerintah lewat penyediaan paket data bagi para siswa lewat dana APBN, akan tetapi hal tersebut belumlah terlaksana secara baik dan benar, padahal proses pembelajaran during telah sejak lama berlangsung, yang secara tidak langsung telah menekan tingkat ekonomi orang tua murid, yang membuat mereka semakin kesulitan.
Dan kini setelah secara bertahap kondisi Kota Ambon dalam tingkat kasus Postif Covid-19 semakin menurun yang kemudian menyebabkan Kota ini memasuki zona kuning, sejumlah kalangan termasuk orang tua murid mulai mempertanyakan apakah sistem pembelajaran bagi anak-anak mereka sudah boleh dilaksanakan secara Langsung (Tatap muka) diruang kelas?.
Menyikapi persoalan dan pertanyaan tersebut, pihak Pemerintah Kota Ambon ketika dikonfirmasi mengungkapkan; hingga kini pihak pemerintah Kota Ambon belum mengizinkan proses belajar mengajar siswa dilakukan dengan cara tatap muka.
Menurut pihak pemerintah, larangan tersebut bukan tanpa alasan, akan tetapi kebijakan tersebut diambil oleh karena lingkungan sekolah dinilai memiliki resiko tinggi penyebaran Covid-19 jika proses belajar mengajar dilakukan secara langsung dalam ruang kelas. Untuk itu harus ada pertimbangan khusus dan melihat tingkat perkembangan kasus di Kota Ambon sebagai bahan pertimbangan penerapan Sekolah tatap muka.
Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy kepada media ini di Kota Ambon.
Menurutnya hingga kini masalah pendidikan masih dalam pertimbangan yang serius Pemkot Ambon lantaran secara dilihat dari segi ekonomi sektor pendidikan masih sangat kecil, namun dari segi kesehatan pendidikanlah yang memiliki resiko yang tinggi.
“Kita masih terus pertimbangkan, karena pendidikan itu secara sektor ekonomi masih rendah namun dari segi kesehatan sangat tinggi resikonya” terangnya.
Louhenapessy menjelaskan yang Pemerintah Kota Berikan Pertimbangan itu dan diizinkan berjalan untuk sektor yang berdampak ekonomis, jangan sampai ada pengusaha yang merugi dan karyawanya di PHK.
“Yang kita pertimbangkan dulu sektor-sektor yang berdampak ekonomi ini, jangan sampai ada PHK dan sebagainya” ungkapnya.
Dia menegaskan sektor pendidikan masih harus dilaksanakan secara daring, nantinya akan ada evaluasi dan Kota Ambon masuk pada zona hijau, maka akan dipertimbangkan Lagi.
“Pendidikan itu tetap masih dilaksanakan dalam bentuk online dulu, muda-mudahan setelah dievaluasi dan kalau kondisinya sudah zona hijau, kita pertimbangkan lagi” jelasnya.
Terkait PSBB Wali Kota Mengaku sudah memiliki perkembangan yang baik, dimana tingkat kesembuhan sudah sangat tinggi, karena ada partisipasi dan kesadaran besar dari semua pihak dalam menghadapi wabah ini.
“Kita sudah semakin masif dia punya penurunannya dan tingkat kesembuhannya, partisipasi dan kesadaran dari masyarakat yang tinggi membawa kita merasakan dampak kemajuan sekarang ini” terangnya.
Sementara itu, Dora salah satu siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Ambon mengaku telah jenu belajar online.
“Sudah mulai bosan belajar online, tiap hari cuman di HP saja,” ungkapnya.
Dia juga mengaku kurang menyerap bahan ajar, berbeda jika melakukan pembelajaran tatap muka dengan guru.
“Kalo online, kadang kurang mengerti apa yang disampaikan” terangnya.
Dia berharap Pemerintah dapat mengizinkan kembali untuk membuka sekolah tatap muka bersama guru dan murid.
“Saya harap bisa kembali sekolah seperti biasa, bertemu teman-teman dan belajar tatap muka langsung dengan guru saya” harapnya.(BN-02)
