Ambon, Bedahnusantara.com: Tarik ulur status zona merah dan zona orange pada wilayah Kota Ambon, hingga kini belumlah mengalami penyelesaiannya.
Sejumlah kasus positif covid-19 masih terus bermunculan dikala pemerintah Kota Ambon sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi terkait penerapan Protokoler kesehatan lewat penerapan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Memakai Masker saat berada di luar rumah) dan juga Program Pembatasan Berskala Besar (PSBB) yang kini telah memasuki tahap transisi ke-8.
Bahkan hal yang mengehrankan dan menjadi beban pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Kota Ambon adalah, munculnya klaster-klaster baru yang lahir dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejumlah kalangan menilai bahwa Pemerintah Kota Ambon, tidaklah serius dalam menuntaskan persoalan pandemi Covid-19 di daerah ini, yang secara masif telah merusak semua tatanan kehidupanmasyarakat. Baik itu aspek Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan, yang menyebabkan tidak sedikit masyarakat Kota Ambon non ASN (Pegawai swasta) harus mengalami program (dirumahkan).
Tak sampai disitu, kehadiran klaster baru dari pihak ASN, semakin memperkeruh suasana di masyarakat, mana kala sejumlah spekulasi mulai bermunculan dam seolah hendak mempertegas adanya dugaan rekayasa dari pihak pemerintah daerah Kota Ambon, yang kemudian menimbulkan pelaksanaan PSBB diperpanjang pemberlakukannya hingga transisi tahap ke-8 baru-baru ini.
Dalam identifikasi media ini dilapangan, terlihat dengan jelas masih banyak sejumlah kalangan yang tidak mempercayai bahwa Covid-19 di Kota Ambon itu benar-benar ada, walaupun faktanya sejumlah kasus kematian telah terkonfirmasi positif Covid-19, yang disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Maluku. Selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi terkait Covid-19.
” katong (kami) seng (tidak) percaya bahwa Covid-19 di Ambon itu ada, karena jika Covid-19 itu ada, semestinya banyak orang yang tiba-tiba mati dijalan karena kehabisan nafas, sehingga donk (mereka) akhirnya berjatuhan di jalan. Tapi kan (akan tetapi) sampai hari ini hal itu seng (tidak) ada,” Ungkap sejumlah kalangan masyarakat dari profesi tukang becak (penarik becak)
Tidak hanya kalangan pengemudi becak, kalangan pedagang pasar juga turut mengungkapkan hal yang senada. Menurut mereka Pandemi Covid-19 ini hanyalah akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari dana yang disiapkan oleh Presiden (Pemerintah pusat), yang kemudian dikucurkan kepada pemerintah Daerah Se-Indonesia.
” Covid-19 ini kan cuma (hanya) akal-akalan pemerintah daerah saja, jadi sebenarnya Covid-19 itu seng ada. kalau batul (benar) Covid-19 itu ada di Ambon, maka katong samua pasti sudah mati. Covid-19 ini cuma pemerintah pakai for donk (untuk mereka) dapat untung dari uang-uang Covid-19 yang Presiden kasih siap itu” Ungkap sejumlah pedagang di pasar mardika Ambon.
Tidak sampai disitu, sejumlah kalangan terpelajar dan pendidik juga turut meragukan keberadaan Covid-19 di Kota Ambon. Sebab bagi mereka mengapa kasus Covid-19 di Kota Ambo seakan tidak pernah habis-habisnya, dan hadirnya Claster baru dari kalangan ASN ini, adalah rekayasa Pemerintah daerah untuk tetap memberi pesan bahwa Covid-19 di Kota Ambon masih ada dan itu berbahaya. Agar mereka masih bisa terus mendapatkan kucuran dana penanganan Covid-19 dari Pemerintah pusat.
” Diawal Covid-19 muncul, donk (pemerintah) pung orang seng (tidak) ada, yang terkena Covid-19, semua sehat dan aman saja. tiap saat kasusnya datang dari masyarakat, tapi pas (tapi saat) semua jumlah kasus mulai turun, tiba-tiba ada pegawai pemerintah yang dinyatakan positif Covid-19. Ini kan aneh dan tidak masuk akal, jadi jangan salahkan masyarakat jika ada masyarakat yang tidak percaya Covid-19 itu ada di Ambon,” Ungkap sejumlah kalangan yang berlatar belakang akademisi.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Bedah Nusantara Research Consultan Steve Palyama ketika dikonfirmasi media ini mengungkapkan, fenomena Persoalan Pandemi Covid-19 di Kota Ambon terus meningkat seiring bejalannya berbagai program pemerintah yang digadang-gadang akan mampu memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Bahkan peningkatan kasus yang signifikan ini, kemudian menimbulkan berbagai respons dikalangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, Berdasarkan hasil pengamatan dan Indentifikasi kami dilapangan (Bukan Survey Resmi). Kami mendapati bahwa sejumlah faktor masih menjadi alasan mendasar dikalangan masyarakat yang kemudian menyebabkan tingkat ketidak percayaan masyarakat akan keberadaan Covid-19 itu cukup tinggi.
” Sebagian besar masyarakat Kota Ambon dalam Indentifikasi kami, menyatakan rasa ketidak percayaan mereka atas keberadaan dan persoalan pandemi Covid-19 yang telah melanda Kota Ambon kurang lebih 9 Bulan terakhir ini. Sebab bagi mereka aspek transparansi dan kebijakan yang seolah tidak beriringan dengan fakta menjadi alibi yang kuat untuk mereka tidak mempercayai adanya Covid-19 di Kota Ambon, Hal inilah yang kemudian menjadi alasan salah satu dari sekian alasan mengapa masih banyak masyarakat di Kota Ambon yang tidak mematuhi penerapan Protokoler kesehatan lewat penerapan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Memakai Masker saat berada di luar rumah)” Ungkapnya.
Walaupun kata Palyama, sebelumnya berdasarkan hasil survey kami, terdapat 52% lebih masyarakat yang meyakini bahwasanya Covid-19 di Kota Ambon akan dapat teratasi apabila diberlakukannya Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun kini hal tersebut belumlah menjadi bukti nyata dilapangan, mengingat sejumlah kasus baru masih bermunculan terutama dalam kalangan ASN dan sempat kembalinya Kota Ambon ke Zona Merah, padahal sebelumnya sudah ada pada Zona Orange, walaupun hari ini berdasarkan laporan resmi pemerintah Kota Ambon bahwasannya kota ini telah kembali pada Zona Orange lagi.
Ketika ditanya apakah kemunculan Claster baru Covid-19 terkonfirmasi Positif dari kalangan ASN di Kota Ambon itu sebagai bentuk rekayasa?, Menurut Palyama, hal tersebut tentunya tidak bisa dibenarkan.
” Bagi saya secara pribadi, pendapat sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa claster baru Covid-19 dari kalangan ASN adalah sebuah dugaan rekayasa. Tentunya tidaklah dengan serta merta dapat dibenarkan begitu saja, sebab kita sendiri tahu bahwa sejumlah penjabat Negara bahkan sampai tingkatan Menteri juga pernah terkonfirmasi positif Covid-19, dan hal itu terjadi di awal-awal Covid-19 melanda Indonesia. Sehingga bagi saya hal tersebut (pendapat yang demikian) tidak dapat kita katakan sebagai kebenaran bahwa pihak pemerintah mencoba merekayasa sebuah kasus,” Jelas Palyama.
Walaupun, lanjutnya, kami memang menemukan sejumlah kejanggalan dalam berbagai hal terkait pandemi Covid-19 ini, yang kemudian menjadi catatan khusus bagi kami secara lembaga. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat kami sampaikan dipublik, mengingat hal tersebut mestinya dikaji lagi secara mendalam.
Oleh karena itu lanjutnya, ketika kami ditanyakan apakah masih banyak masyarakat yang tidak percaya Covid-19 itu ada di Kota Ambon?, maka dapat saya katakan bahwa; memang benar berdasarkan hasil Identifikasi kami dilapangan (Bukan Survey Resmi) kami menemukan masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa Covid-19 itu ada di Kota Ambon, dan hal itu tidak saja datang dari pendapat kalangan bawah (pedagang,pengemudi angkot, penarik becak, penjajah makanan jadi,pedagang asongan, pedagang keliling, petugas pemungut sampah, penyapu jalanan,dan yang lainnya) akan tetapi sejumlah kalangan dari pihak terpelajar juga turut menyampaikan pendapat yang serupa.
” Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tentunya pemerintah Kota Ambon, mesti melakukan berbagai bentuk Evaluasi guna mengukur berbagai pencapaian dari semua program dan kebijakan yang ada selama ini, mengingat sudah sampai pada pelaksanaan PSBB transisi ke-8 ini, belumlah menunjukan tanda-tanda Kota Ambon akan berubah menuju zona hijau atau bahkan sampai pada New Normal dengan protokoler kesehatan,”
Mengapa saya katakan demikian, sebab ada sejumlah hal yang tentunya harus menjadi bahan evaluasi dan kajian serta program dari Pemerintah Daerah Kota Ambon, yang nantinya akan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon demi menyelesaikan pandemi Covid-19 di Kota Ambon.
” Dibutuhkan sebuah langkah strategis dan konkrit yang dapat menjembatani atau mensinkronkan semua hal yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Ambon, dengan pola dan cara berfikir serta bertindak dari masyarakat Kota Ambon, yang nantinya akan menjadi sebuah bentuk dukungan murni dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Ambon, dan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut akan membuat Kota Ambon tidak hanya akan ada pada Zona Hijau, akan tetapi bisa menjadikan Kota Ambon sebagai daerah bebas Covid-19,” Tandas Palyama (BN-02).
