Maluku,Bedahnusantara.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku membuka secara langsung Rapat Koordinasi Pembenihan dan Perlindungan Wilayah Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BPPTP) Ambon yang berlangsung di The Natsepa Hotel, Jumat (25/3/2022).
Rapat koordinasi dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, rektor universitas Pattimura yang diwakili oleh Dekan Fakultas Pertanian, Rektor universitas Hasanuddin yang diwakili oleh dekan Fakultas Pertanian, Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara dan Kepala Dinas Pertanian Papua Barat, Kepala UPT pusat lingkungan Kementerian Pertanian di Provinsi Maluku dan Kepal BPPTP Ambon.
Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh sekda Provinsi Maluku Sadli Ie mengatakan atas nama pemerintah daerah provinsi Maluku pihaknya menyampaikan terima kasih kepada kepala BPPTP Ambon yang telah memilih provinsi Maluku sebagai tuan rumah pelaksanaan rakor tersebut.
“Penyelenggaraan Rakor Pembenihan dan Perlindungan Wilayah kerja BBPPTP Ambon merupakan langkah strategis untuk membangun sinergi perkebunan di wilayah timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua guna, meningkatkan mutu dan nilai tambah daya saing produk perkebunan dalam rangka percepatan proses pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya
Gubernur Maluku mengatakan sektor pertanian merupakan penyumbang PBB terbesar terutama dari sub sektor perkebunan, di mana pada triwulan kedua tahun 2021 lebih tinggi sub sektor lainnya yakni sebesar 4,06% yoy.
Karena itu seiring dengan pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid- 19, permintaan komoditas perkebunan seperti kakao, karet cengkeh dan tembakau serta permintaan luar negeri untuk komoditas olahan kelapa sawit CPO terus meningkat.
“Peningkatan permintaan CPO telah berdampak pada kelangkaan minyak goreng di Indonesia dimana, meningkatnya harga CPO di pasar global sementara suplay dalam negeri terbatas,” paparnya.
Hal ini perlu disadari bahwa kontribusi petani perkebunan sebagai ujung tombak di tingkat hulu sangat besar untuk menghasilkan produk perkebunan yang berkualitas namun masih ditemukan kendala yakni menurunnya produktivitas akibat tanaman tua dan terserang OPT.
Selain itu kesulitan akses mendapatkan benih unggul dan permasalahan lain yang secara langsung berdampak pada produktivitas komoditas tanaman perkebunan.
“Hal ini perlu dicermati dengan melakukan langkah-langkah konstruktif dan komprehensif melalui kerjasama sinergitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mengembangkan komoditas perkebunan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.
Untuk itu dengan penyelenggaraan rakor ini pihaknya menyampaikan bahwa rakor yang dilaksanakan saat ini hendaknya menjadi media untuk merealisasikan program dan kegiatan pengembangan sektor perkebunan antara pemerintah pusat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota di wilayah kerja BBPPTP Ambon, sehingga diperoleh kesepahaman dalam pola tindak dalam pengembangan sektor perkebunan.
Kedua peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor perkebunan, maka daerah-daerah yang termasuk wilayah kerja BBPPTP terbuka lebar karena didukung potensi sumber lain yang memadai karena itu kita perlu melakukan langkah-langkah komprehensif untuk meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan. Selain itu juga perlu didorong penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi petani.
Beberapa komunitas perkebunan penting di wilayah timur Indonesia termasuk Maluku yang menjadi komoditas unggulan yaitu kelapa cengkeh dan pala di mana kondisinya harus terus dikembangkan serta dilakukan rehabilitasi untuk tanaman tua guna meningkatkan produktivitas tanaman.
“Tahun 2021 kemarin Maluku telah melakukan ekspor pala ke negara China sebanyak 56 ton dan ke negara Belanda sebanyak 8 ton kita sudah mulai masuk ke pasar Eropa Maluku sudah membentuk,terangnya.
Dia berharap, Kementerian Pertanian dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan desa organik pada 1198 desa yang tersebar di 116 kecamatan pada 11 kabupaten kota di provinsi Maluku.
“Saya berharap program ini dapat dikembangkan di Maluku sehingga dapat mengangkat perekonomian Maluku,” tandasnya.
Sementara itu Kepala BBPPTP Ambon M Rizal Ismail mangaku, kegiatan ini dilaksanakan dengan tema ‘Membangun sinergi pembangunan perkebunan di wilayah Timur Indonesia guna mendukung peningkatan mutu nilai tambah dan dya saing produk perkebunan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional’.
Karena itu, tujuan dari Rakor antara lain, pertama untuk menyamakan persepsi antara UPT pusat dan provinsi dalam rangka akselerasi dan sinergi pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman perkebunan di wilayah kerja balai Besar Ambon
Kedua, mengidentifikasi permasalahan daerah terkait dengan perbandingan dan tanaman perkebunan serta mencari solusi penyelesaian dan sinergi kebijakan program dan kegiatan di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan daerah
Ketiga, mendiskusikan dan membahas berbagai permasalahan dan tantangan yang akan dialami dalam kegiatan yang ada di wilayah Balai Besar khususnya di perkebunan rakyat ke depan
Keempat, menyelaraskan kegiatan program di pusat dan daerah khususnya di sektor perkebunan dalam rangka optimalisasi pencapaian sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas kegiatan perlindungan tanaman perkebunan di wilayah Balai besar Ambon.
Kelima, mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun ini dan mendiskusikan berbagai hambatan dan tantangan dan rutin yang dihadapi dalam lingkup Balai Besar Ambon.
Karena itu, dasar pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan DIPA BPTP Ambon nomor SP/DIPA/018.05.5. 677.17/2022 tanggal 17 November 2021
