Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Penyakit jantung koroner (PJK) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di Kota Ambon sepanjang periode 2023–2025. Penyakit ini tercatat tetap memberikan kontribusi besar terhadap angka kematian, dengan tren kasus yang belum menunjukkan penurunan signifikan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Johan Stefanus Norimarna, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah kasus relatif stagnan, terjadi pergeseran distribusi usia penderita ke kelompok lanjut usia atau ≥60 tahun. Hal ini menandakan meningkatnya beban penyakit pada populasi lansia.
“Kalau dilihat dari tren, memang belum ada penurunan signifikan. Namun ada pergeseran ke kelompok usia lanjut, yang berarti beban PJK semakin besar di kalangan lansia,” ungkap dr. Johan saat diwawancarai via WhatsApp, Rabu (1/4/2026).
Selain itu, meskipun perempuan masih mendominasi jumlah kasus, proporsi penderita laki-laki menunjukkan peningkatan hingga sekitar 40 persen pada tahun 2025. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa PJK tetap menjadi penyebab utama kematian di Kota Ambon dan membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Dari sisi faktor risiko, dr. Johan menjelaskan bahwa penyakit jantung koroner di Ambon sangat dipengaruhi oleh perilaku dan gaya hidup masyarakat. Rendahnya aktivitas fisik, minimnya konsumsi sayur dan buah, serta tingginya paparan asap rokok menjadi determinan utama tingginya angka kejadian PJK.
“Sekitar 70 persen faktor risiko PJK itu masih didominasi oleh perilaku masyarakat. Ini yang menjadi fokus utama kami dalam upaya promotif dan preventif,” jelasnya.
Meski demikian, intervensi pemerintah melalui berbagai program kesehatan mulai menunjukkan dampak positif, khususnya dalam menurunkan prevalensi perokok. Program seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), edukasi kesehatan, serta skrining faktor risiko dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
Namun, dampak program tersebut belum mampu menurunkan angka kejadian PJK secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku membutuhkan waktu yang lebih panjang sebelum berdampak pada penurunan angka kesakitan dan kematian.
Di sisi layanan kesehatan, kesiapan fasilitas tingkat pertama seperti Puskesmas dinilai sudah memadai, baik dari segi alat maupun sumber daya manusia. Dukungan program dari pemerintah pusat, seperti Cek Kesehatan Gratis, turut memperkuat upaya deteksi dini.
Meski demikian, pelaksanaan deteksi dini masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Faktor psikologis seperti rasa takut terhadap hasil pemeriksaan serta kesibukan masyarakat perkotaan menjadi hambatan utama.
“Banyak masyarakat yang enggan melakukan skrining karena takut mengetahui hasilnya, ditambah dengan kesibukan kerja. Ini yang menjadi tantangan kami,” ujar dr. Johan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan mulai mendorong inovasi seperti skrining berbasis tempat kerja dan komunitas guna meningkatkan cakupan deteksi dini.
Sementara itu, dari sisi layanan rujukan dan kegawatdaruratan, Kota Ambon telah memiliki sistem seperti call center 112 dan Public Safety Center (PSC) 119. Layanan ini berfungsi dalam penanganan kasus darurat, termasuk serangan jantung.
Namun, pelaksanaannya dinilai belum optimal, terutama dalam hal kecepatan respons dan koordinasi antar fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem dan integrasi layanan agar penanganan pasien dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Sebagai langkah ke depan, Dinas Kesehatan Kota Ambon menargetkan peningkatan cakupan skrining hingga lebih dari 70 persen melalui pendekatan berbasis komunitas dan tempat kerja. Selain itu, kampanye Germas akan difokuskan pada peningkatan aktivitas fisik masyarakat hingga di atas 60 persen.
Pengendalian faktor risiko juga akan diperkuat dengan menekan prevalensi perokok hingga di bawah 5 persen melalui penerapan kawasan tanpa rokok secara konsisten. Di sisi pelayanan, penguatan sistem rujukan dengan target waktu kurang dari dua jam menjadi prioritas untuk meningkatkan peluang keselamatan pasien.
Integrasi layanan kegawatdaruratan antara 112 dan PSC 119 juga akan terus ditingkatkan guna memastikan respons yang lebih cepat dan efisien.
“Dengan langkah-langkah yang terarah dan terintegrasi, kami optimistis dapat menurunkan kasus PJK sekitar 10 hingga 15 persen dalam beberapa tahun ke depan,” tutup dr. Johan. (BN Grace)
