Maluku, BedahNusantara.Com – Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sementara membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022, bersama DPRD Provinsi Maluku.
Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka para wakil rakyat meminta agar Pemprov Maluku dapat memanfaatkan anggaran tersebut secara baik dan benar, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu meminta agar Pemprov Maluku dapat merubah pola perencanaan yang selama ini terkesan hanya mengejar anggaran semata.
“Hal ini bertujuan agar penyerapan anggaran benar-benar maksimal,” ungkap politisi Partai Demokrat, kepada Wartawan, Rabu (1/12).
Menurutnya, dari pengalaman sebelumnya, penyerapan anggaran setiap enam bulan, berkisar antara 30-35 persen.
Nanti enam bulan berikutnya, lanjutnya, barulah Pemprov Maluku mengejar target.
“Seharusnya, enam bulan awal sudah 40-50 persen. Sebab penyerapan anggaran, berpengaruh pada kebijakan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Ia berharap, apa yang disampaikannya ini, dapat menjadi masukan untuk perencanaan Pemprov Maluku kedepannya lebih baik.
Tidak hanya itu, dirinya juga meminta agar Pemprov Maluku meminimalisir atau mengurangi perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, agar kedepannya penggunaan anggaran lebih banyak kepada belanja yang bermanfaat untuk masyarakat.
“Saya masih melihat ada begitu banyak perjalanan dinas. Walaupun fungsi Pemprov itu koordinasi, tetapi program yang bertujuan pada penurunan angka kemiskinan, harus menjadi perhatian,” pungkasnya. ( BN-02)
