 |
| Fredy Ulemlem, SH |
Ambon, Bedah Nusantara.com: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran milik Daerah yang masih bermasalah penggunaannya.
Hal tersebut diungkapakan Oleh tokoh pemuda Maluku Barat Daya (MBD) Fredy Ulemlem, SH. kepada Bedah Nusantara.com Kamis (30/4) di Ambon.
Menurutnya selama ini APBD kita hanya habis untuk belanja pegawai, padahal Besaran APBD itu disesauikan denga luas wilayah.
“selama ini habisnya APBD kita hanya untuk belanja pegawai dan sisahnya untuk pembangunan infrastuktur yang berpusat di kota Ambon,sehingga kabupaten lainnya di Maluku seoalah menjadi terabaikan”.
Padahal Lanjutnya, ada kabupaten lainnya di Maluku yang memiliki hak pembangunan yang sama dengan Kota Ambon misalnya MBD, SBT, MTB.
” Selama ini pembangunan hanya berpusat dikota Ambon, padahal ada prencanaan pembanguan jalan Trans Nasional. dikabupaten MBD misalnya, hingga kini jalan Trans Babar tidak mampu terrealisasiakan oleh pemerintah Provinsi Maluku, padahal perencanaan ini udah dilakukan sejak MBD masih mnejadi satu kabupaten dngan MTB,tapi sampai hari ini jalan trasn dari Tepa hingga letwurung, belum juga jadi kenyataan”. Ungkap Ulemlem
Disisi laian tambahanya, ada kesan wakil rakyat tak pernah memperhatikan hal ini, padahal persoalan ini bukanlah hal yang baru.
” Saya menilai ada unsur ketidak pedulian dari para wakil rakyat kita, bahkan selama ini fungsi wakil rakayat juga terkesan tidak ada upaya sama sekali”.
Kondisi jalan dan jembatan yang ada di beberapa kabupaten tapi hingga kini sama sekali belum ada upaya untuk diperbaiki, oleh pemerintah Daerah Baik Provinsi maupun Kabupaten dengan Alasan bahwa APBD belum mencukupi.
” bagi saya sebenarnya APBD kita mampu menjawab semua itu, akan tetapi pemerintah Daerah sendiri yang tidak bijak mengelolanya, mereka lebih terfokus pada hal penambahan jumlah aparatur, tanpa mereka melihat bahwa kemajuan daerah bukan hanya soal jumlah aparatur di daerah tersebut”.
Olehnya penggunaan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah mesti diperguanakan secara bijak oleh pemerintah daerah,selain itu belanja pegawai harus ditekan dengan sebesar mungkin agar anggran daerah tidak habis hanya untuk membiayai pegawai,
Selain itu para anggota masyarakat juga mesti didorong untuk mau bekerja pada sektor swasta, dan jangan hanya mau mengharap pada pegawai Negeri Sipil.
yang ujung-ujungnya hanya ajan makin menambah beban daerah.
Dilain pihak pemerintah juga harus mampu menarik investor swasta untuk makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja dari anak daerah, agar anak daerah mampu mendapatkan lapangan pekerjaan bagi kehidupan mereka.
“kita tidak perlu takut menarik Investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan di daerah ini, tinggal kita ciptakan pengawalan dalam hal tenaga kerja yang baik,sehingga kita mampu menciptaka iklim kerja yang sehat dan profesional, sebab sudah terlalu banyak lulusan terbaik dari berbagai Universitas di Maluku, akan tetapi tak satupun yang memiliki pekerjaan yang memadai,sehingga pemerintah perlu melihat hal ini, demi kesejahteraan kita bersama.(BN-08)