Ambon, Bedahnusnatara.com – Pemerintah Kota Ambon menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) rencana pembangunan jangka menengah daerah kota ambon tahun 2025-2029 dengan mengusung tema “mewujudkan ambon manise inklusif, toleran, dan berkelanjutan”
Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di buka secara langsung oleh walikota Ambon Bodewin Wattimena yang di dampingi oleh Wakil Walikota Ambon Ely Toisuta, Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela, Sekretaris Dewan DPRD Kota Ambon dan seluruh Pimpinan OPD serta Camat, Lurah dan Raja di Kota Ambon.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan tahapan penting yang telah didahului dengan FGD Pembahasan Pembangunan, Forum Konsultasi Publik, serta Forum Lintas Perangkat Daerah. Semua proses tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dokumen RPJMD Kota Ambon 2025–2029.
“Periode 2025–2029 merupakan fase pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Ini adalah fondasi penting menuju Ambon yang lebih maju, ramah, inklusif, dan sejahtera, dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045,” Ungkap Walikota Ambon saat membuka musrembang, Kamis (31/7/25)
RPJMD kali ini mengusung visi besar “Ambon Manise yang Inklusif, Toleran dan Berkelanjutan” dengan empat misi utama, yakni Mewujudkan Ambon Manise – kota yang ramah, aman, nyaman, dan sejahtera, Ambon Inklusif – menjamin akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga dan Ambon Toleran – membangun kohesi sosial dan kerukunan antar masyarakat serta Ambon Berkelanjutan – menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berpikir jangka panjang.
“Ambon Manise tidak hanya soal senyum dan keramahan, tapi juga tentang kemajuan kota yang sehat, indah, dan aman untuk semua. Tidak boleh ada warga yang merasa terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,” jelasnya.
Wattimena menambahkan, pentingnya pelayanan publik yang responsif melalui program “Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat” yang digelar setiap Jumat. Ke depan, Pemkot akan menerbitkan instruksi kepada seluruh Raja, Kepala Desa, dan Lurah untuk melaksanakan program serupa di wilayah masing-masing yang diberi nama “Kaluar Bacarita”, forum interaktif antara pemimpin wilayah dan masyarakat.
“Kami ingin RPJMD ini tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tutupnya (BN-Grace)
