Ambon, Bedahnusantara.com — Upaya pengendalian penduduk di Kota Ambon membutuhkan dukungan data yang lebih lengkap dan diperbarui secara berkala. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Ir. Juliana Wilhelmina Patty, M.Si, saat memberikan masukan pada kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi yang digelar di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Selasa (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Patty secara tegas mengungkapkan bahwa perhitungan Total Fertility Rate (TFR/TPR) selama ini masih dilakukan secara manual menggunakan metode analisa bonggal. Meski DPPKB memiliki bank data lima hingga sepuluh tahunan yang terus diperbarui, kebutuhan untuk memiliki data kependudukan yang lebih detail setiap tahun semakin mendesak.
Patty menjelaskan bahwa pihaknya tetap menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembanding dalam setiap perhitungan tahunan, dan hasilnya menunjukkan selisih yang relatif kecil. Namun, keterbatasan data tahunan mengakibatkan interpretasi angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk Kota Ambon belum sepenuhnya akurat.
“Selama ini kami melakukan perhitungan TPR secara manual dan selalu membandingkan hasilnya dengan data BPS. Biasnya sangat kecil, hanya 0 sekian saja. Namun kebutuhan kami sekarang bukan sekadar membandingkan, melainkan mendapatkan data yang lebih rinci dan tersedia setiap tahun,” tegas Wilhelmina Patty.
Ia turut menyoroti pola pendataan kependudukan yang dilakukan BPS setiap lima hingga sepuluh tahun sekali, biasanya pada “tahun 0”. Kondisi ini, menurutnya, membuat DPPKB perlu bekerja ekstra dalam melakukan revisi data selama jeda antarperiode pendataan resmi tersebut.
“Kami menghitung TPR setiap tahun, sementara data yang tersedia sifatnya jangka panjang. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan agar setiap tahun Kota Ambon bisa memiliki angka kelahiran yang pasti. Ini penting untuk mengetahui berapa jumlah anak yang lahir setiap tahun, dan bagaimana pengendalian penduduk kita dilakukan,” jelas Patty.
Patty juga menegaskan pentingnya integrasi data antara DPPKB dan BPS agar Kota Ambon dapat memiliki rujukan tunggal dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis kependudukan. Menurutnya, data kependudukan yang kuat akan berpengaruh langsung pada ketepatan program keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, hingga penyusunan kebijakan sosial.
Selain itu, Patty berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya menghadirkan data sektor usaha, tetapi juga dapat memberi peluang untuk memperkuat basis data penduduk yang dapat dimanfaatkan oleh banyak instansi, termasuk DPPKB.
“Harapan kami, momentum Sensus Ekonomi 2026 nanti bisa memperkuat ketersediaan data sehingga kami mampu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberlanjutan pembangunan keluarga dan kualitas hidup masyarakat di Kota Ambon,” tutupnya.
Dengan masukan tersebut, DPPKB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian penduduk di Kota Ambon melalui sinergi lintas sektor, terutama dalam penyediaan data yang valid, terukur, dan berkelanjutan. (BN Grace)
