Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah, saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2027 di Kamari Hotel Ambon, Kamis (9/4/2026).
Dalam sambutannya, Wattimena mengawali dengan mengajak seluruh peserta untuk tidak memandang Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas semata, meskipun dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, forum ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan Kota Ambon ke depan.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat biasa. Di sinilah kita menyusun arah, langkah, dan tujuan pembangunan Kota Ambon untuk satu tahun ke depan. Ketidakseriusan dalam perencanaan akan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa capaian pembangunan Kota Ambon patut disyukuri. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,87 persen, tetap positif meskipun belum mencapai target 5 persen. Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 5,13 persen pada 2024 menjadi 4,34 persen pada 2025.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon turut meningkat dari 83,37 pada 2024 menjadi 83,97 pada 2025, yang mencerminkan kinerja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang semakin baik.
Meski demikian, Wattimena mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin berat, terutama dengan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah. Pendapatan daerah, menurutnya, tidak bertumbuh sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Kita harus mengambil langkah-langkah luar biasa melalui inovasi, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk adaptasi, Pemerintah Kota Ambon telah lebih dulu menerapkan kebijakan efisiensi, seperti Work From Anywhere (WFA) dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas setiap hari Jumat, bahkan sejak sebelum kebijakan serupa diterapkan oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Wattimena mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun sistem Build Operate Transfer (BOT), guna mempercepat pembangunan tanpa membebani keuangan daerah.
Ia mencontohkan rencana pembangunan kawasan pesisir terintegrasi di sepanjang Pantai Wainitu hingga Pantai Mardika, yang mencakup pembangunan pasar, pusat kuliner “Papalele Square”, area parkir, hingga dermaga untuk kapal cepat dan feri.
“Kalau dermaga ini dibangun, selain meningkatkan pelayanan transportasi, juga bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kita harus mulai berpikir ke arah itu,” jelasnya.
Wali Kota juga meminta Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan untuk segera menyusun desain perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi guna mendukung pengembangan kawasan tersebut.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemkot Ambon juga akan terus mendorong penguatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana melanjutkan program pengiriman tenaga kerja ke luar daerah, seperti ke Bali, dengan target ratusan tenaga kerja baru pada tahun ini.
Sementara itu, di bidang pelayanan dasar, Wattimena menekankan pentingnya peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, termasuk mengaktifkan kembali sejumlah Puskesmas Pembantu yang belum beroperasi secara optimal.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Ambon mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja bersama, menjaga semangat kolaborasi, serta memastikan setiap rencana yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari kita rencanakan dengan baik agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat Kota Ambon,” tutupnya . (BN Grace)
