Ambon, Bedahnusantara.com: Program pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ PENS adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan media lain di PENS.
 |
| Lapalelo : Terdapat 55,48% Masyarakat Yang Tidak Siap Anaknya Ikut Program PJJ, Pemerintah Harus Mencarikan Solusinya |
Program pembelajaran dengan metode ini mulai digalakan oleh Pemerintah manakala pandemi Covid-19 melanda Dunia termasuk Indonesia, dan kini program terseut semakin giat berlakukan kepada semua jenjang pendidikan baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) dan bahkan pada jenjang perguruan tinggi.
Secara kemajuan, tentunya hal ini dapat dianggap sebagai sebuah terobosan dalam dunia pendidikan, akan tetapi secara fakta dilapangan proses pembelajaran dengan metodologi ini telah menimbulkan keresahan dan penderitaan baru bagi banyak pihak, terutama orang tua murid yang berada pada kondisi keterbatasan Ekonomi.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Peneliti sekaligus pegamat Politik Edison Lalapelo dari Parameter Research dan Consultant kepada media Bedahnusantara.com di ruang kerjanya pada Minggu (26/7).
Dikatakan Lapalelo, Survey kami kali ini sedikit berbeda dari biasanya, namun kami meyakini sungguh apa yang kami Indentifikasi ini adalah mengenai fenomena atau trend yang sedang hangat dipercakapan dimasyarakat.
Adapun survey kami ini dilaksanakan sejak 13 Juli s/d 19 Juli 2020, Menggunakan Metode Sampling Multy Stage Random dengan Margine Of Eror (MOE) kurang lebih 5%, dan tingkat kepercayaan sebanyak 95%, lewat wawancara by Phone dan juga tatap muka, yang melibatkan sebanyak 1200 responden pada sebelas Kabupaten/Kota yang ada di Maluku.
Perlu kami jelaskan mengapa dalam proses survey ini ada tahapan yang menggunakan metode by phone, hal ini dikarenakan ada beberapa daerah yang tidak dapat kami jangkau lewat proporsi sample, sehingga kami menggunakan metode wawancara by phone. Akan tetapi kami meyakini bahwa data tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.
Dijelaskan Lapalelo, terkait Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk diikuti setiap peserta didik, mendapat presentase sebanyak 13,78% dicakapkan atau dibahas pada semua kalangan masyarakat.
” Dan ternyata setelah dilakukan survey oleh Parameter Research Consultant Secara Base Data ditemukan ada 37,11% masyarakat yang menyatakan siap untuk anak mereka ikut PJJ 37,11%. Sedangkan terdapar sebayak 55,48% masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak siap jika anaknya mengikuti Program PJJ, dan sebanyak 7,41% ,menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab,” Terangnya.
Lebih lanjut diungkapkan Lapalelo, dari presentase masyarakat yang tidak siap,55,48 % ini, ternyata terjabarkan atas dua fariabel yakni; terdapat sebanyak 30,07% menyatakan tidak siap, yang disebabkan oleh karena rasa kebingungan terkait informasi dan sitem aplikasinya PJJ itu sendiri, dan hal ini terjadi terutama pada masyarakat yang berada di kabupaten.
” Hal ini adalah fakta yang terjadi pada hampir setiap kabupaten, akan tetapi fakta ini tidak lantas menjadi sebuah kesan bahwa pada Kota Ambon tidak ada masalah.
malah dikota Ambon sendiri kami menemukan responden yang juga menyatakan bingun terkait PJJ, terutama dari sisi aplikasinya,” Paparnya.
Selanjutnya, kata Lapalelo, selain dari 30,07% yang menyatakan tidak siap karena tidak paham terkait aplikasinya, terdapat fakta lain yakni; sebanyak 25,41% masyarakat menyatakan ketidak siapan mereka diakibatkan dari tidak adanya perangkat penunjang (HP Android), padahal sesuai dengan mekanismenya. Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini memang menuntut para siswa atau orang tua mesti memiliki perangkat penunjang paling tidak HP Android.
” Bahkan kami menemukan hari ini, ada pihak yang mencoba memberikan pesan walaupun itu bersifat candaan dengan ungkapan ” Teman-teman Parameter bisa bantu kami atau tidak untuk menyediakan HP Android bagi anak-anak kami belajar dengancara PJJ, sebab katanya senin sudah mulai dilaksanakan proses belajar daring (PJJ),” Tambahnya.
Itulah sejumlah data penjabran dan juga alasan mengapa 55,48% masayarakat menyatakan tidak siap jika anak-anak mereka diwajibkan mengikuti program PJJ.
Oleh karena itu kami menghimbau kepada Pemerintah dalam hal ini baik Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, supaya jangan hanya memaksakan semua pihak (Para siswa dan orang tua murid) untuk mengikuti trend saat ini (Proses rapat atau Meeting dengan Aplikasi Zoom). Akan tetapi para pihak ini mesti melakukan pengecekan kepada orang tua murid, apakah mereka memiliki perangkat pendukung (HP Android) guna anaknya bisa mengikuti program PJJ ataukah tidak.
” Pihak Pemrintah mesti memperhatikan hal ini, agar jika ternyata ada pihak oran tua yang anaknya tidak memiliki HP Android, maka apa jalan keluar atau solusi yang diambil oleh pihak pemerintah dalam menindak lanjuti persoalan tersebut,”.
Memang secara fakta data yang kami temukan terdapat sebanyak 37,11% yang menyatakan siap dan oke saja jika anaknya harus megikuti pendidikan dengan program PJJ, akan tetapi yang menjadi kasihan atau dirugikan adalah mereka yang sebanyak 55,48% ternyata tidak siap.
” Sebab yang fatal dari proses PJJ ini adalah pada sisi mereka yang sama sekali tidak memiliki HP Android, bahkan jikalaupun ada, hal ini juga akan berimbas apabila ternyata dalam satu keluarga, terdapat lebih dari satu anak (dua atau tiga anak) yang mesti mengukuti program belajar lewat Metode PJJ. tentunya akan ada anak yang mesti dikorbankan sebab jika ternyata didalam keluarga tersebut tidak terdapat jumlah HP Android yang sesuai dengan kebutuhan mereka,”.
Disamping itu faktor pendukung lainnya yang kami temukan lewat survey yakni; terkait persoalan ketersediaan paket data, atau jaringan Internet yang sulit diakses serta sering terganggu (lambat). Hal ini juga tentunya akan sangat mempengaruhi para murid dalam mengikuti program PJJ ini.
Oleh sebab itu kami mendesak pemerintah untuk dapat melihat dan memperhatikan bahkan mencarikan solusi untuk persoalan ini, sebab tentunya hal ini akan sangat merugikan banyak pihak terutama para anak didik dan orang tuanya.
” Kalau pemerintah tidak bertindak cepat maka sudah barang tentu para siswa dan orang tuanyalah yang akan menjadi korban, mengapa? sebab orang tua harus mencari uang dengan luar biasa keras demi membeli HP Android, disamping itu orang tua juga harus membanting tulang lebih keras guna membeli pulsa data bagi anaknya bisa belajar lewat Program PJJ ini dan masih banyak hal lainnya lagi,”
Sehingga sekali lagi kami ingin menegaskan, pemerintah harus serius dalam menyikapi persoalan ini sebab jika tidak maka akan ada banyak generasi penerus bangsa yang akan menjadi terkebelakang pendidikannya. Diakibatkan oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang proses pendidikan mereka.
Apalagi dimasa pandemi ini tentunya kita ketahui bersama betapa sulitnya mencari uang, sebab jangankan untuk membeli HP Android dan Pulsa data mencari uang untuk bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum saja sudah sangat kesuliatan. (BN-08)
