Kejati Maluku Diminta Usut Penggunaan ADD Di Negeri Nusaniwe

ADD%2Bdiselewengkan
Kejati Diminta Periksa Penggunaan ADD Nusaniwe

Ambon, Bedah Nusantara.com: Kejaksan tinggi Maluku diminta segera mengusut penggunaan dana desa  dan Alokasi dana desa (ADD) di negeri Nusaniwe yang diduga kuat diselewengkan Sekretaris Desa Nusaniwe, Buren Latukolan untuk kepentingan pribadinya.

“Bagaimana tidak, dana ratusan juta yang digelontorkan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ternyata tak jelas pertanggungjawabannya,” ungkap sumber yang enggan namanya dikorankan kepada media ini Selasa (19/1) di Ambon.

Menurutnya, apa yang disangkakan sangatlah beralasan begitu pula tuduhan yang diberikannya karena dana desa yang mencapai Rp.300 juta lebih ditambah ADD tahun 2015 lalu tidak diketahui masyarakat keseluruhan. Sebagian dari mereka mengakui jika tak tahu menahu dengan anggaran apapun dari pempus karena tak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat negeri.

“Sarat penyimpangan memang. Bagaimana tidak, masyarakat saja tidak tahu soal bantuan dana dari pempus? Panggil maayarakat gelar rapat  bersama untuk memutuskan program-program apa saja yang harus dikerjakan yang kelak penggunannya untuk kepentingan masyarakat. Kerja macam apa ini?,” ungkapnya kesal.

Dijelaskan sumber, ada pembangunan sebuah puskesmas pembantu didusun erie namun tak jelas pembangunannya menggunakan dana apa. Kalaupun dana desa ataupun ADD yang digunakan, apakah sebuh pustu menelan anggaran ratusan juta rupiah?

“Semua harus diperjelas dengan turunnya kejaksaan untuk  menelusuri hal ini. Dana sudah dicairkan 100 persen. Tak tahu digunakan untuk apa? Kira-kira pertanggungjawaban yang diberikan buren kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bagaimana agar dana 2016 bisa kembali dikucurkan? Jangan sampai manipulasi data karena sekecil apapun itu saya percaya kejaksaan akan mampu membongkarnya,” kesalnya.

Dirinya meminta kejati jangan tutup mata soal ini karena banyak bantuan yang diberikan pemerintah namun Nusaniwe tak pernah ada kemajuan dari sisi pembangunan.

“Ada yang ganjal disini. Ada indikasi penyalahgunaan dana desa dan ADD. Praktek ini sudah berlangsung cukup lama di negeri Nusaniwe. Jangan lagi masyarakat dikorbankan dengan kepentingan-kepentingan penguasa yang hanya memperkaya diri sendiri,”tandasnya. (BN-04)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan