Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Di tengah keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara nasional, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Seluruh program yang dijalankan dipastikan tetap mengacu dan selaras dengan 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon.
Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, M. Latuihamallo, ST, MT, menyampaikan bahwa meskipun ruang fiskal pemerintah daerah cukup terbatas, sektor infrastruktur dasar tidak akan dikesampingkan. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta penyediaan air bersih masih menjadi fokus utama karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau berbicara soal prioritas anggaran, kami di PUPR tetap berpatuh pada 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon. Jalan dan air bersih masih menjadi fokus utama, karena hingga saat ini masih banyak wilayah yang membutuhkan peningkatan akses dan kualitas layanan infrastruktur tersebut,” ujar Latuihamallo saat ditemui di Ambon, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan dan perbaikan jalan tidak hanya berorientasi pada peningkatan konektivitas antarwilayah, tetapi juga bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan akses pelayanan publik, khususnya di kawasan permukiman dan daerah dengan mobilitas tinggi.
Sementara itu, pada sektor air bersih, Dinas PUPR terus berupaya meningkatkan cakupan layanan serta kualitas jaringan distribusi, terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan pasokan. Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
“Air bersih ini kebutuhan dasar. Karena itu, meskipun anggaran terbatas, kami tetap berusaha agar program-program penyediaan dan peningkatan jaringan air bersih tetap berjalan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain pembangunan rutin, Latuihamallo juga menegaskan bahwa penanganan infrastruktur pascabencana tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Ambon. Mengingat kondisi geografis Ambon yang rawan terhadap bencana alam seperti longsor dan banjir, PUPR terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Untuk penanganan bencana, biasanya ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui mekanisme badan nasional. Itu sangat membantu daerah, terutama dalam kondisi darurat,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa untuk pembangunan jalan dan air bersih yang bersifat rutin dan berkelanjutan, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efisien.
Lebih lanjut, Latuihamallo menyebut bahwa Dinas PUPR akan terus melakukan penyesuaian program dan kegiatan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
“Kami berupaya agar setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan keterbatasan yang ada, kami harus lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta dukungan masyarakat, pembangunan infrastruktur di Kota Ambon tetap dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan anggaran. (BN Grace)
