Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan terobosan pembangunan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, di tengah tantangan penurunan pendapatan daerah yang menjadi sorotan DPRD Provinsi Maluku.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Maluku terhadap Ranperda APBD 2026, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin (1/12/2025)
Dalam sambutannya, Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang konstruktif selama proses pembahasan APBD. Ia mengakui bahwa proyeksi penurunan pendapatan daerah memerlukan langkah cepat dan inovatif.
“Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan mencari sumber pendapatan baru. Maluku memiliki potensi besar mulai dari sektor perikanan, pariwisata, hingga energi. Kita akan fokus pada pengembangan sektor-sektor tersebut secara berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan memperkuat investasi pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, sebagai langkah membuka keterisolasian wilayah dan mendongkrak aktivitas ekonomi di daerah terpencil.
Ia juga memastikan bahwa APBD 2026 akan memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, demi memperkuat sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Selain itu, strategi percepatan pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta pembukaan ruang investasi baru dalam sektor unggulan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, dalam kesempatan yang sama memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Ranperda APBD 2026. Ia menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan harus benar-benar mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk mencari terobosan pembangunan, tetapi jangan sampai melupakan prioritas utama, yaitu kesejahteraan masyarakat,” tegas Benhur.
Watubun meminta agar anggaran daerah tidak hanya diarahkan pada proyek berskala besar, namun juga memperhatikan program pemberdayaan ekonomi rakyat, bantuan sosial, serta peningkatan layanan publik yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, agar setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak optimal bagi masyarakat Maluku.
“Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tutup Watubun. (BN Grace)
