Editor : Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) memastikan akan memperluas ruang pelayanan publik melalui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai wadah advokasi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, saat diwawancarai usai memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus GAMKI Kota Ambon di Gereja Silo, Jumat (28/11/2025).
Sahat menjelaskan bahwa keputusan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GAMKI telah disahkan pada Kongres Nasional GAMKI di Ambon tahun 2023, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di tingkat DPP. Selanjutnya, seluruh DPD dan DPC di Indonesia diinstruksikan untuk membentuk unit LBH serupa agar pelayanan dapat menyentuh masyarakat secara langsung.
“LBH GAMKI nantinya akan menjadi ruang advokasi baik litigasi maupun non-litigasi. Kami ingin menangani persoalan perempuan, anak, sengketa lahan, masyarakat adat, dan banyak isu kemanusiaan lainnya,” tegas Sahat Sinurat.
Menurutnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GAMKI akan dilengkapi dengan call center layanan hukum gratis sehingga masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dialami tanpa biaya. Bila diperlukan, tim pendampingan hukum akan diturunkan untuk melakukan penanganan lanjutan.
“Siapa pun bisa menghubungi, konsultasi tidak dipungut biaya. Jika ada kasus yang perlu dilanjutkan, kami sudah menyiapkan tim litigasi maupun non-litigasi,” ungkapnya.
Program ini disebut Sahat sebagai bentuk pelayanan nyata gereja di ruang publik bukan sekadar seremonial, melainkan kerja advokasi yang berdampak bagi masyarakat akar rumput.
Dalam pelantikan tersebut, GAMKI Kota Ambon mencatat sejarah baru dengan terpilihnya dua perempuan sebagai Ketua dan Sekretaris DPC. Sahat Sinurat menyebut hal ini sebagai lompatan maju sekaligus inspirasi bagi regenerasi kepemimpinan muda Gereja.
“Pemimpin perempuan punya karakter kerja yang detail dan terstruktur. Ini penting untuk memastikan program tidak hanya berhenti di rencana, tetapi berjalan dan menghasilkan,” katanya.
Ia menilai bahwa kepemimpinan perempuan akan membuat GAMKI lebih berani berbicara mengenai isu-isu kesetaraan, kekerasan, hingga pemberdayaan perempuan di Ambon. Menurutnya, organisasi harus hadir untuk menyuarakan yang lemah sekaligus mencetak kader baru agar lahir pemimpin-pemimpin perempuan tangguh di masa depan.
“Dengan banyaknya persoalan perempuan di masyarakat baik dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun sektor lain GAMKI Ambon harus menjadi garda depan advokasi dan pendampingan,” tutup Sahat. (BN Grace)
