Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026 di halaman Kantor Balai Kota Ambon, Senin (27/4/2026). Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisutta, bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan pesan tegas terkait pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Dalam amanatnya, Toisutta menekankan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa otonomi daerah harus dimaknai sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Pemerintah Kota Ambon, menurutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Namun, kemandirian tersebut harus tetap berjalan seiring dengan koordinasi dan sinkronisasi yang kuat bersama pemerintah pusat.
“Tanpa koordinasi yang solid, tujuan besar pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal. Sinkronisasi kebijakan menjadi kunci utama,” tegasnya di hadapan peserta upacara.
Ia mengakui, selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar, terutama dalam hal integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksinkronan tersebut kerap memicu tumpang tindih program, duplikasi anggaran, hingga menurunnya efektivitas pembangunan.
Selain itu, Toisutta juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar administratif. Menurutnya, birokrasi modern harus mampu bergerak cepat, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi tidak boleh lagi hanya fokus pada penyerapan anggaran. Yang utama adalah hasil nyata dan dampak bagi masyarakat. Digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah harus menjadi penggerak utama perubahan,” ujarnya.
Dalam aspek fiskal, ia mengingatkan bahwa kemandirian keuangan daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai membatasi fleksibilitas daerah dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah. Berbagai persoalan strategis seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, hingga pengembangan ekonomi, menurutnya, tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu wilayah saja.
“Kerja sama lintas daerah menjadi keharusan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi persoalan yang saling terhubung,” katanya.
Dalam konteks pelayanan publik, Toisutta menegaskan bahwa pemerintah daerah harus tetap fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengurangan ketimpangan antar wilayah. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah konkret dalam menghadapi tantangan global, seperti ketahanan pangan, energi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan sektor pertanian, diversifikasi energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja baru.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut, termasuk memastikan pemenuhan gizi bagi generasi muda.
Di sisi lain, reformasi birokrasi dan penegakan hukum tetap menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penerapan e-government, penguatan sistem pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat.
Menutup amanatnya, Toisutta mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi dalam setiap kegiatan, termasuk dalam peringatan Hari Otonomi Daerah. Ia menegaskan bahwa kegiatan pemerintah harus dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebihan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang digunakan harus memberi nilai tambah. Hindari pemborosan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik,” tandasnya.
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN), unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan ini diharapkan menjadi pengingat sekaligus pendorong bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (BN Grace)
