Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang berdampak pada pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dinilai memberikan tekanan serius terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Ambon.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, S.Pi, M.Si, mengatakan pemotongan tersebut memicu efek berantai, mulai dari berkurangnya kegiatan pembangunan hingga kebijakan penghematan internal pemerintah daerah.
“Selain perjalanan dinas yang dikurangi, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga hanya dibayarkan 50 persen. Pemerintah kota kemudian menerapkan skema Work From Home, tiga hari kerja dan dua hari dari rumah,” ujar Lucky saat diwawancarai di Kantor PUPR Kota Ambon, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, pemotongan TKD tidak hanya berdampak pada aparatur, tetapi juga secara langsung mengurangi kemampuan pemerintah dalam melakukan intervensi pembangunan infrastruktur.
“Kondisi ini suka tidak suka berdampak pada berkurangnya program infrastruktur. Padahal, kota ini memiliki kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, drainase, penahan pantai, penahan sungai, dan penahan tanah,” tegasnya.
Lucky menambahkan, meskipun ruang fiskal terbatas, pemerintah tetap wajib hadir terutama saat terjadi kondisi darurat seperti banjir dan longsor.
“Kalau sudah force majeure, pemerintah tidak bisa menghindar. Tetap harus turun tangan,” ujarnya.
Ia menilai perlu adanya pengaturan ulang skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar difokuskan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (BN Grace)
