AMBON, BEDAHNUSANTARA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon bersama jajaran Polresta dan pihak terkait menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas situasi keamanan di Desa UNUD dan sekitarnya, pasca insiden pada 19 Agustus lalu.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komis 1 DPRD Kota Ambon Fadli Toisuta menegaskan bahwa persoalan keamanan (kamtibmas) tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan rumah masyarakat.
“Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat dinilai sangat penting agar stabilitas tetap terjaga,” ungkap Wakil Ketua Komis 1 DPRD Kota Ambon Fadli Toisuta saat di wawancarai usai memimpin rapat di ruang sidang DPRD Kota Ambon, Rabu (17/9/2025).
Dari hasil RDP tersebut, DPRD merumuskan tiga rekomendasi utama:
1. Langkah Preventif Aparat Keamanan
DPRD meminta aparat kepolisian dan TNI untuk terus meningkatkan langkah-langkah preventif guna menjaga situasi keamanan, khususnya di Desa UNUD dan secara umum di Kota Ambon. Stabilitas keamanan dianggap krusial karena Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku harus tetap kondusif agar investasi dapat tumbuh dan lapangan kerja terbuka.
2. Peningkatan Status Polsek
DPRD mendorong Polresta Ambon untuk meningkatkan status Polsektil Ambon, dari status prarural menjadi rural. Dengan peningkatan status tersebut, jumlah dan kapasitas personel keamanan yang bertugas di wilayah itu diharapkan bisa lebih memadai dalam merespons situasi di lapangan.
3. Pembangunan Posko Permanen
DPRD juga meminta Polresta Ambon untuk segera membangun posko permanen di beberapa titik rawan, termasuk di Desa UNUD. Walau saat ini terkendala anggaran, DPRD akan menjadwalkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan dukungan. Pemindahan pos di beberapa lokasi juga menjadi bagian dari prioritas agar pengawasan keamanan lebih efektif.
Melalui rekomendasi ini, DPRD menegaskan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam memastikan kondusifitas Kota Ambon.
“Kota ini adalah pusat pemerintahan dan wajah Maluku. Jika kita gagal menjaga keamanan, maka iklim investasi sulit hadir, dan pengangguran tetap menjadi tantangan bagi masyarakat Ambon,” tegasnya.
Selain itu, Fadly menekankan pentingnya pembangunan pos keamanan permanen di titik-titik rawan konflik. Lokasi yang diusulkan antara lain perempatan Silo, perbatasan Hunud-Durian Patah, serta wilayah Air Besar. Dengan adanya pos dan aparat yang siaga, potensi gesekan antarwarga diharapkan dapat dicegah sebelum meluas.
“Pos keamanan ini bukan hanya sekadar bangunan, tapi simbol kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Komisi I akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pos tersebut,” tambah DPRD. (BN Grace)
